Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ana dan Kawan-Kawan Menangkan Gugatan Tanah

A
Penulis: Administrator❯
MENANG GUGATAN: Darmansyah  saat ditemui di tempat kediamannya, Jalan Kenan Sandan, Kecamatan Baamang, Sampit, Minggu (5/12).
MENANG GUGATAN: Darmansyah saat ditemui di tempat kediamannya, Jalan Kenan Sandan, Kecamatan Baamang, Sampit, Minggu (5/12).
SAMPIT – Empat bidang tanah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 1 Sampit, kini kembali menjadi hak milik Ana, Budianto, Idyson, dan Darsono. Ana dan kawan-kawan memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sampit melawan Hosea Sanjaya dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Sampit.

Ana melalui kuasa hukumnya, Darmansyah, mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Sampit telah menyatakan empat bidang tanah tersebut secara sah dan berkekuatan hukum adalah milik penggugat.

”Empat bidang tanah yang sebelumnya diklaim oleh Hosea Sanjaya,  dimenangkan oleh klien Ana dan kawan-kawan,” kata Darmansyah, Minggu (5/12) kemarin.

Menurutnya, gugatan sengketa tanah tersebut berawal saat Hosea Sanjaya mengklaim  4 bidang tanah milik Ana, Budianto, Idyson dan Darsono dengan bukti sertifikat terbitan 2015.

Padahal empat bidang tanah itu sudah ada sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim pada Tahun 1986. Atas dasar itu lah, Ana dan kawan-kawan memasukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sampit tahun 2020 lalu.

Alhasil, Pengadilan Negeri Sampit menyatakan bahwa sertifikat tanah atas objek yang sama, atas nama Hosea Sanjaya sebagai tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

”Dalam hal ini, tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sampit telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ungkap Darmansyah.

Selain itu, pengadilan juga meminta tergugat yang mengklaim dan mendirikan bangunan  pagar dari kayu ulin untuk segera dibongkar dan menyerahkan tanah dalam keadaan baik dan kosong.

Di amar keputusan, tertulis juga bahwa pengadilan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada Ana dan 3 keluarganya sebesar Rp 500 ribu per hari apabila lalai dengan isi keputusan dalam perkara tersebut.

”Jadi, sertifikat milik Hosea Sanjaya itu telah diterbitkan pada Tahun 2015 yang kepala BPN  dijabat oleh Jamal. Padahal, sudah jelas kalau empat bidang tanah itu sebelumnya sudah memiliki sertifikat,” ujarnya.

Saat Ana mengajukan surat keberatan pada tahun 2013, BPN yang dijabat oleh Jamal tetap menerbitkan sertifikat Nomor 07636/2015, sehingga memicu sengketa hingga bergulir ke pengadilan. (sir/yit)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gara-Gara Sengketa Lahan, Gerbang SDN 3 Bangkal Digembok Tiga Hari, Siswa Kehilangan Hak Belajar

Gara-Gara Sengketa Lahan, Gerbang SDN 3 Bangkal Digembok Tiga Hari, Siswa Kehilangan Hak Belajar

Tiga hari rantai besi melilit gerbang SDN 3 Bangkal, tiga hari pula ratusan anak kehilangan hak belajar mereka

Tugu Soekarno hingga Kantor DPRD Kalteng Disengketakan, Hakim Periksa Langsung Lokasi

Tugu Soekarno hingga Kantor DPRD Kalteng Disengketakan, Hakim Periksa Langsung Lokasi

Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap dua objek sengketa lahan, Jumat (30/10/2026)

Sengketa 1.183 Hektare Lahan Antara PT BMB dan Warga, Bupati Gumas Turun Langsung ke Lokasi

Sengketa 1.183 Hektare Lahan Antara PT BMB dan Warga, Bupati Gumas Turun Langsung ke Lokasi

Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau lokasi sengketa lahan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer