Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sukseskan Program Eliminasi Tuberkulosis di 2030 Dengan Penguatan Layanan

A
Penulis: Administrator❯
PENYESUAIAN: Kabid Keperawatan RSUD Kuala Kurun Rahmattambun, bersama dengan peserta orientasi, belum lama ini. (RSUD KUALA KURUN FOR RADAR SAMPIT)
PENYESUAIAN: Kabid Keperawatan RSUD Kuala Kurun Rahmattambun, bersama dengan peserta orientasi, belum lama ini. (RSUD KUALA KURUN FOR RADAR SAMPIT)
SAMPIT – Penyakit tuberkulosis (TBC) menjadi perhatian kesehatan dunia termasuk Indonesia yang harus ditangani. Kementerian Kesehatan Indonesia menargetkan upaya melakukan eliminasi tuberkulosis di tahun 2030.

Upaya itu dilakukan dengan melibatkan Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI) untuk melakukan akselerasi pencegahan, diagnosis, pengobatan dan layanan  kesehatan yang memadai bagi seluruh penderita TBC.

Dokter Spesialis Okupasi yang bertugas di RSUD dr Murjani Sampit Anggun Iman Hernawan mengatakan, Indonesia masuk dalam tiga negara  dengan beban tuberkulosis (TBC) terbesar di dunia berdasarkan laporan global TBC tahun 2020. Maka, Kementerian Kesehatan memerlukan upaya penanganan yang komprehensif untuk dapat mencapai eliminasi tuberkolosis sesuai dengan target yang diharapkan di tahun 2030.

”Sebagian besar kasus penyakit tuberkulosis disebabkan akibat kerja. Karena itu, untuk mendukung Kemenkes sukseskan eminasi tuberkulosis di tahun 2030, Perdoki dilibatkan untuk menekan kasus TBC dengan memperkuat alur tata laksanakanTBC akibat kerja di layanan okupasi,” kata Anggun Iman Hernawan saat ditemui dalam kegiatan sosialisasi standar pelayanan okupasi terkait tuberkulosis akibat kerja, Rabu (3/11).

Iman mengatakan, tahun 2020 dilaporkan 350.000 kasus tuberkulosis terjadi di Indonesia. Angka temuan tersebut turun dibandingkan di tahun 2019 yang mencapai 560.000 kasus tuberkulosis. Berkaca pada temuan kasus tuberkulosis, pemerintah melakukan terobosan dengan melakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana pemerintah diwajibkan mengalokasikan dana daerah yang memadai serta melakukan promosi kesehata deteksi kasus TBC secara akltif melalui pendekatan keluarga.

Selain itu, penguatan sistem surveilans dengan menghubungkan sistem informasi TBC dan sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan respons cepat untuk akses terhadap alat diagnostik dan obat-obatan, meningkatkan secara maksimal manfaat dari Jaminan Kesehatan dengan melakukan sinkronisasi layanan pengobatan TBC dengan JKN, dan penguatan penelitian dan pengembangan terkait pencegahan dan pengendalian TBC.

“Untuk menyuskseskan eliminisasi tuberkulosis membutuhkan peran semua pihak, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, perusahaan dari sektor formal dan informal dan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Perhatian pemerintah terhadap pengendalian dan penanganan kasus tuberkulosis sangat penting karena penyakit ini merupakan penyakit yang dapat menularkan 10-15 orang lain disekitarnya. Meski demikian, penyakit TBC dapat disembuhkan dalam kurun waktu enam bulan melalui pengobatan secara intensif.

Ketua Program Studi Spesialis Kedokteran Okupasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr Nuri Purwito mengatakan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sarana dan prasarana layanan kesehatan okupasi yang cukup baik.

”Pelayanan okupasi di Kotim sudah cukup baik. Dilihat dari adanya dokter spesialis okupasi dan dokter di perusahaan ada. Sarana rujukannya juga ada di rumah sakit. Dan ini tidak semua daerah tingkat dua yang memilikinya,” kata dr Nuri Purwito.

Fasilitas pelayanan okupasi terutama dalam menekan kasus TBC akibat kerja secara umum sudah terpenuhi dengan tersedianya tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan klinik di perusahaan.

“Dalam penanganannya tidak semua pasien yang didiagnosis mengalami penyakit akibat kerja dirujuk ke rumah sakit tetapi bisa melalui puskesmas. Terkecuali kasus peyakitnya kompleks. Di Kotawaringin Barat, mungkin belum ada RSUD nya yang memberikan pelayanan okupasi tetapi di Kotim sudah ada. Palangka Raya pun belum, itu poin plusnya,” ujarnya.

“Tinggal meningkatkan kapasitas dokternya saja dalam melakukan layanan primer, promotif dan preventif agar kasus tuberkulosis yang diduga akibat kerja itu bisa dideteksi secara dini,” ujarnya.

Staf Pengajar Prodi Peserta Program pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dr Dewi Yunia Fitriani menambahkan untuk mensuskeskan program eliminasi TB di 2030 diperlukan peran semua pihak.

“Semua pihak mesti bergerak dari promotifnya dan preventifnya. Kita melihat kasus TBC di Indonesia paling banyak terjadi pada nakes. Karena mereka yang menangani, merawat dan berinterkasi langsung dengan pasien TBC lainnya,” kata dr Dewi.

Tak hanya itu, pekerjaan yang berkemungkinan tinggi untuk terkena TBC rentan terjadi di Lapas, Panti Jompo dan pekerja sektor informasi yang berhadapan langsung dengan pekerja granit, pekerja semen, pekerja kaca, pertambangan, konstruksi dan kuli bangunan.

“Untuk mendeteksi dini kasus ini, diperlukan tata laksanaka komunitas bukan hanya yang sakit tetapi juga orang yang bekerja disitu jangan sampai sakit. Selain mendeteksi dan kita juga mengedukasi agar tidak terhindar dari penyakit, dengan menjaga daya tahan tubuh, perbaikan lingkungan kerja, dan pengunaan alat pelindung diri sesuai dengan standar prosedurnya,” ujarnya.

Peran dokter di puskesmas dan rumah sakit termasuk pemerintah daerah pun sangat penting untuk mensukseskan eliminasi TBC di tahun 2030.

“Di Puskesmas ada penyediaan pos upaya kesehatan kerja seperti posyandu yang tugasnya melakukan identifikasi diwilayah kerja mereka khususnya pekerja informal mana yang sekiranya pekerjaannya berisiko menimbulkan penyakit dilakukan penyuluhan dan edukasi. Jadi, pertemuan ini saya ingin mencolek teman-teman sejawat di rumah sakit dan puskesmas dan dokter di perusahaan tolong untuk diperkuat lagi koordinasi dan edukasi kepada pasien maupun kepada pekerja yang rentan menimbulkan penyakit di lingkungan kerjanya,” pungkasnya. (hgn)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sambut Hari Ibu, GPW Kotim Berbagi Kasih. Beri Apresiasi untuk Ibu Melahirkan dan Tenaga Kesehatan

Sambut Hari Ibu, GPW Kotim Berbagi Kasih. Beri Apresiasi untuk Ibu Melahirkan dan Tenaga Kesehatan

Menyongsong peringatan Hari Ibu ke-98 yang tepatnya jatuh pada 22 Desember 2026 nanti, Gabungan Perhimpunan Wanita (GPW) berbagi kasih

RSUD dr Murjani Sampit Terus Berbenah, Perkuat Komitmen Pelayanan

RSUD dr Murjani Sampit Terus Berbenah, Perkuat Komitmen Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada kemampuan medis, tetapi juga perhatian dan kenyamanan

RSUD dr Murjani Matangkan Persiapan Akreditasi Januari 2027

RSUD dr Murjani Matangkan Persiapan Akreditasi Januari 2027

– RSUD dr Murjani Sampit terus mematangkan persiapan menghadapi survei akreditasi yang dijadwalkan pada Januari 2027. survei simulasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer