Radar Utama Kalteng Metropolis Hukrim Nasional Olahraga Featured Hiburan Serba Serbi Opini Oto Tekno

APBD Lamandau 2026 Terkoreksi Lebih dari Rp100 Miliar

Ria Mekar Anggreany • Jumat, 16 Januari 2026 | 07:13 WIB
Ilustrasi Anggaran
Ilustrasi Anggaran

NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau tahun 2026 mengalami koreksi atau penurunan lebih dari Rp100 miliar. Meski demikian, DPRD memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto, mengatakan penurunan anggaran tersebut berdampak pada penyesuaian struktur APBD, namun tidak akan mengganggu sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“APBD Lamandau mengalami penurunan lebih dari Rp100 miliar. Kondisi ini mengharuskan penyesuaian anggaran secara cermat agar stabilitas pembangunan tetap terjaga,” ujar Herianto kepada wartawan, Kamis (15/1), di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah saat ini berada di kisaran Rp700 miliar lebih, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp800 miliar lebih. Dengan demikian, APBD Lamandau mengalami defisit anggaran. 

“Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Herianto mengakui penurunan anggaran berpengaruh terhadap percepatan pembangunan fisik, terutama pada sektor infrastruktur jalan, khususnya di wilayah pedalaman atau daerah hulu Kabupaten Lamandau.

“Pemotongan anggaran ini tentu berdampak pada pembangunan, seperti penanganan jalan di daerah hulu yang merupakan akses penting bagi masyarakat,” jelasnya.

Kendati demikian, Herianto menegaskan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen tidak memangkas anggaran pelayanan dasar. Sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

“Pelayanan dasar seperti rumah sakit, puskesmas, dan pendidikan tidak boleh terganggu. Penurunan APBD tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga memastikan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan tetap dikawal, termasuk keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat melalui skema Universal Health Coverage (UHC). (mex/yit)

 

Editor : Heru Prayitno
#lamandau #anggaran