
NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Lamandau akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas tuntutan pemenuhan kebun plasma 20 persen oleh PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakra Mulia (GCM). Rapat dijadwalkan berlangsung Selasa (17/11/2026), pukul 09.00 WIB, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamandau.
RDP tersebut digelar untuk meminta penjelasan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait mengenai tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau.
Ketua DPRD Lamandau Herianto mengatakan, RDP merupakan tindak lanjut dari rapat internal DPRD pada 13 November 2026. Dewan memandang perlu memperoleh penjelasan secara komprehensif agar persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu mendapat kejelasan.
"RDP ini digelar untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait mengenai tuntutan masyarakat atas kewajiban plasma 20 persen dari PT SMG dan PT GCM," ujarnya.
Berdasarkan surat undangan DPRD Kabupaten Lamandau tertanggal 13 November 2026, rapat tersebut menjadi langkah lanjutan setelah serangkaian aksi demonstrasi masyarakat di kawasan perusahaan, Kantor Bupati, hingga Kantor DPRD Lamandau.
Aksi masyarakat mulai mencuat pada 2 November 2026. Ratusan hingga ribuan warga yang tergabung dalam AMAN Lamandau mendatangi portal PT SMG untuk menuntut realisasi kebun plasma yang dinilai belum tuntas selama hampir 12 tahun.
Masyarakat mendasarkan tuntutannya pada kesepakatan 4 Februari 2014, yang mewajibkan penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen dari areal tanam seluas 12.700 hektare atau setara 2.540 hektare.
Sementara itu, perusahaan mengklaim telah merealisasikan kebun plasma seluas 1.991 hektare. Dengan demikian, masih terdapat selisih 549 hektare dari luas yang dituntut masyarakat.
Upaya penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Lamandau pada 4 November lalu belum menghasilkan kesepakatan. Saat itu, perusahaan menawarkan pemenuhan kekurangan plasma secara bertahap pada 2027 hingga 2030 dengan mencari lahan di luar hak guna usaha (HGU) oleh pemerintah daerah. Namun, tawaran tersebut ditolak AMAN yang menginginkan pemenuhan hak masyarakat dari dalam areal HGU perusahaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





