
NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Lamandau mengusulkan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan, memenuhi kebutuhan personel, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lamandau Triadi mengatakan, usulan pembentukan dinas tersebut telah disampaikan kepada Bupati Lamandau. Wacana itu bermula dari diskusi bersama Ketua Komisi I DPRD Lamandau Mesriadi dan sejumlah anggota komisi saat pemaparan anggaran Tahun Anggaran 2027.
"Dalam pertemuan dengan Komisi I, kami sempat berdiskusi mengenai wacana pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pihak Komisi I sangat mendukung. Menindaklanjuti pembahasan tersebut, kami segera mengajukan usulan kepada bupati," ungkap Triadi.
Menurutnya, pembentukan dinas tersendiri diperlukan seiring perkembangan pembangunan daerah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat. Selama ini, urusan kebakaran masih bergabung dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam Satpol PP. Kondisi tersebut dinilai membuat penanganan kebakaran belum optimal, terutama dari sisi dukungan anggaran dan profesionalitas pelayanan.
Usulan itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 3 disebutkan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas daerah dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Dalam pengajuannya, pihaknya berharap Disdamkarmat Lamandau dapat memenuhi klasifikasi Tipe A atau Tipe B, atau setidaknya Tipe C. Sejumlah daerah di Kalimantan Tengah telah memiliki dinas serupa, di antaranya Kota Palangka Raya serta Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, dan Barito Utara.
Selain penguatan kelembagaan, keterbatasan personel menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan pelayanan Damkar. Hingga kini, belum ada rekrutmen CPNS maupun PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Dalam diskusi bersama Komisi I DPRD, pihaknya bahkan sempat mengusulkan pemenuhan tenaga melalui skema alih daya (outsourcing).
Triadi menambahkan, pihaknya juga membahas kemungkinan mengaktifkan kembali pos pemadam kebakaran di tiga desa, yakni Penopa, Bukit Jaya, dan Bayat. Namun, rencana tersebut masih terkendala keterbatasan personel untuk menjalankan operasional pos.
Keterbatasan itu terutama dirasakan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di desa-desa yang jauh dari pusat kabupaten. Selama ini, penanganan kebakaran di wilayah tersebut terkadang hanya mengandalkan bantuan perusahaan yang berada di sekitar lokasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





