Kotim Status Siaga Karhutla dan Kekeringan, Cuaca masih Masa Peralihan


SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menurunkan status penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menjadi siaga darurat, mulai 16 hingga 30 November 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul penurunan signifikan jumlah titik panas dan membaiknya kondisi cuaca seiring masuknya musim hujan.
Meski status diturunkan, pemerintah daerah tetap mengoperasikan posko penanganan bencana selama 24 jam. Kewaspadaan juga dipertahankan karena dampak kekeringan masih dirasakan masyarakat, terutama terkait ketersediaan air bersih yang belum layak dikonsumsi di sejumlah wilayah.
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, keputusan perubahan status tersebut diambil berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan BPBD, dan BMKG, Kotim sudah memasuki musim hujan. Jumlah titik panas juga menurun drastis dan kondisi cuaca semakin membaik. Karena itu, status penanganan kita turunkan dari tanggap darurat menjadi siaga darurat mulai 16 sampai 30 November,” ujarnya saat memimpin rapat evaluasi di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim, Senin (16/11).
Irawati menegaskan, penurunan status bukan berarti penanganan bencana dihentikan. Posko BPBD tetap beroperasi selama 24 jam dengan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, dan Polri. Masing-masing instansi juga tetap bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
Menurutnya, penanganan saat ini tidak lagi berfokus pada pengerahan personel dan peralatan dalam skala besar seperti saat tanggap darurat. Namun, upaya pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
Selain karhutla, persoalan kekeringan dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan laporan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mentaya, air di sejumlah wilayah belum layak dikonsumsi karena masih terpengaruh intrusi air laut.
“Kita bukan hanya menangani karhutla, tetapi juga kekeringan. Dari laporan Perumdam Tirta Mentaya, air di wilayah Ketapang masih terasa asin, sedangkan di Baamang masih payau sehingga belum layak dikonsumsi,” terang Irawati.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, distribusi air bersih masih terus dilakukan melalui koordinasi BPBD dan terkait. Permintaan bantuan sejauh ini masih diterima dari Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, tetapi penyaluran tidak menutup kemungkinan diperluas hingga wilayah selatan apabila dibutuhkan.
Irawati juga menyatakan, meskipun status telah diturunkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan tetap dapat melaksanakan distribusi air bersih sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Koordinasi penanganan secara keseluruhan tetap berada di bawah BPBD Kotim.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




