SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Lahan yang dibiarkan terbengkalai selama puluhan tahun dan berulang kali menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu mendapat perhatian serius.
Selain menelusuri penyebab kebakaran, pemerintah didorong memeriksa status lahan dan menindaklanjuti kemungkinan penertiban tanah telantar, termasuk hapusnya hak atas tanah jika memenuhi ketentuan hukum.
Praktisi hukum Bambang Nugroho menilai, kepemilikan tanah harus disertai tanggung jawab. Pemilik tidak semestinya mengabaikan kondisi lahannya, terlebih jika kebakaran berulang kali terjadi di lokasi yang sama.
“Pemilik lahan jangan hanya merasa memiliki hak atas tanah, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban dan dampak dari pengelolaannya. Kalau lahannya berulang kali terbakar, harus ditelusuri penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya, sementara persoalan di lahannya tidak pernah diselesaikan,” kata Bambang.
Meski demikian, pemilik lahan tidak otomatis dapat dipidana hanya karena kebakaran terjadi di tanah miliknya. Penyebab kebakaran, keterlibatan pihak tertentu, serta unsur pelanggaran hukum harus ditelusuri dan dibuktikan.
Bambang mengatakan, jika kebakaran terbukti dilakukan atas perintah pemilik lahan, yang bersangkutan juga dapat diproses hukum sesuai perannya dan bukti yang ditemukan.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dan mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya. Karena itu, penyelidikan perlu memastikan apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan atau tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Selain persoalan karhutla, pemerintah juga memiliki kewenangan menertibkan tanah yang memenuhi kriteria sebagai tanah telantar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang menggantikan PP Nomor 20 Tahun 2021.
Dalam aturan itu, tanah berstatus hak milik dapat menjadi objek penertiban apabila sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi.
Ada pula ketentuan mengenai kondisi tertentu ketika tanah dikuasai masyarakat hingga menjadi perkampungan atau dikuasai pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
