Pemkab Sukamara dan Politeknik Negeri Pontianak Bahas Lanjutan Kerja Sama PSDKU

Sunardi mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 berdampak pada keterbatasan pendanaan PSDKU Polnep. Anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk menunjang seluruh kebutuhan operasional selama satu tahun.

“Dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2026, pendanaan PSDKU Polnep memang belum mencukupi untuk menunjang kegiatan dan operasional selama setahun. Karena itu, kami meminta pihak Polnep untuk bersama-sama membahas program-program yang bersifat mendesak agar dapat diusulkan kembali pada perubahan anggaran 2026,” ujarnya. 

Menurut Sunardi, Pemkab Sukamara tidak menginginkan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada keberlangsungan program PSDKU yang telah berjalan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berupaya agar kekurangan anggaran tersebut dapat diakomodasi pada perubahan anggaran mendatang.

“Kita memahami saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran. Namun kami tidak ingin program PSDKU terdampak. Oleh karena itu, kekurangan anggaran akan diupayakan untuk diusulkan kembali pada perubahan anggaran,” katanya.

Sementara itu, pihak Politeknik Negeri Pontianak menyatakan memahami kondisi keuangan daerah dan memiliki pandangan yang sejalan dengan Pemkab Sukamara. Dalam keterbatasan anggaran, Polnep akan memprioritaskan kebutuhan yang bersifat mendesak.

“Mereka memahami keterbatasan keuangan daerah. Karena itu, yang menjadi prioritas adalah kebutuhan yang urgen, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta tenaga pengajar, termasuk operasional dasar. Adapun kebutuhan lainnya dapat diusulkan kembali pada perubahan anggaran,” ujar Sunardi.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan tercapai kesepahaman bersama dalam menjaga keberlangsungan PSDKU Polnep di Sukamara, sekaligus memastikan program pendidikan tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (fzr/yit)