Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perubahan APBD 2026 Harus Berorientasi Hasil

Syamsudin Danuri
Penulis: Syamsudin Danuri❯
Ketua DPRD Kotawaringin Barat Mulyadin menandatangani kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2026. (Syamsudin/Radar Sampit) 
Ketua DPRD Kotawaringin Barat Mulyadin menandatangani kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2026. (Syamsudin/Radar Sampit) 

Advertisement

 

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Mulyadin menegaskan, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara selektif dan berorientasi pada hasil di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mulyadin mengatakan perubahan anggaran Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat orientasi terhadap kinerja dan hasil. Program dan kegiatan yang telah disepakati tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi harus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

“Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disepakati harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan pengawasan dan pengendalian yang memadai,” tegas Mulyadin, Selasa (18/8).

Ia menjelaskan, kebijakan dan prioritas alokasi belanja dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib atau mandatory spending. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Selain mempertahankan alokasi mandatory spending, prioritas anggaran diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pembangunan infrastruktur pelayanan publik serta meningkatkan layanan kebersihan dan kualitas lingkungan.

Advertisement

Mulyadin menekankan seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan keterbatasan fiskal, setiap rupiah dalam anggaran perubahan 2026 diharapkan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat Kobar.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak sekadar mengejar tingkat penyerapan, tetapi harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (sam/yit)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kotawaringin Barat Desak BPH Migas Tambah Kuota Pertamax

DPRD Kotawaringin Barat Desak BPH Migas Tambah Kuota Pertamax

dprd mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean kendaraan

Ketua DPRD Kotawaringin Barat Harapkan Aparat Tindak Tegas Pengetap BBM

Ketua DPRD Kotawaringin Barat Harapkan Aparat Tindak Tegas Pengetap BBM

dprd meminta aparat kepolisian menindak tegas pelaku pengetapan atau pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) yang diduga masih beroperasi

DPRD Kotawaringin Barat Siapkan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM

DPRD Kotawaringin Barat Siapkan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan UMKM

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer