Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Enam Fraksi Terima LKPj Bupati 2025 dan Dua Ranperda

Syamsudin Danuri
Penulis: Syamsudin Danuri❯

 

 Wakil Bupati dan anggota DPRD Kotawaringin Barat bersalaman usai rapat paripurna.
Wakil Bupati dan anggota DPRD Kotawaringin Barat bersalaman usai rapat paripurna.


Advertisement

 

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (12/3/2026).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yayang Desyareni, mengatakan penyampaian LKPj kepada DPRD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Advertisement

Menurut dia, LKPj Tahun Anggaran 2025 menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD Perubahan 2025. Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. 

Ia menambahkan, LKPj juga menjadi laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain menerima LKPj Bupati, enam fraksi DPRD juga menyatakan menerima dua Ranperda yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut. Dua Ranperda tersebut yakni pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Advertisement

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya mendukung pembahasan kedua Ranperda tersebut. Perubahan regulasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS dan IMS, sekaligus memperkuat tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kepastian hukum serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. (sam/yit)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penjual dan Pembeli Miras Diangkut Satpol PP

Penjual dan Pembeli Miras Diangkut Satpol PP

Personel Satpol PP Kotawaringin Barat saat membawa barang bukti minuman keras dari sebuah rumah di Jalan HM Rafii, RT 22, Kelurahan Madurejo

Harga Bawang Putih Melonjak, Cabai dan Telur Justru Turun di Pangkalan Bun

Harga Bawang Putih Melonjak, Cabai dan Telur Justru Turun di Pangkalan Bun

Perkembangan harga di Minggu ke tiga bulan Juli 2026 di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalan Bun menunjukkan tren kenaikan harga

Pemkab Kotawaringin Barat Tata PKL di Jalan Diponegoro

Pemkab Kotawaringin Barat Tata PKL di Jalan Diponegoro

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui tim gabungan melaksanakan survei lapangan dan sosialisasi rencana relokasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer