Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gandeng Koso Nippon, Pemkab Kobar Review Program Universal Health Coverage

Syamsudin Danuri
Penulis: Syamsudin Danuri❯
kegiatan review program Universal Health Coverage (UHC) pada Rabu, 11 Februari 2026 di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotawaringin Barat
kegiatan review program Universal Health Coverage (UHC) pada Rabu, 11 Februari 2026 di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotawaringin Barat

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bekerja sama dengan organisasi think tank asal Jepang, Koso Nippon, menggelar kegiatan review program Universal Health Coverage (UHC) pada Rabu, 11 Februari 2026 di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotawaringin Barat.


Advertisement

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan tersebut.

Koso Nippon merupakan lembaga independen yang fokus pada reformasi kebijakan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi partisipatif.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, organisasi ini bermitra dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) untuk mendampingi pemerintah daerah menilai efektivitas program pembangunan yang telah berjalan.

Advertisement

Plt Sekretaris Bapperida Kobar, Subardianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung program UHC, apakah perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan.

Hasil penilaian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kobar, Achmad Rois, mengatakan hasil akhir review akan disusun secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai masukan objektif dari evaluator maupun masyarakat penilai.

Advertisement

Ia menegaskan bahwa setiap kelemahan yang ditemukan selama proses evaluasi harus menjadi catatan penting untuk perbaikan program.

“Setelah dirumuskan, hasilnya diharapkan tidak hanya menjadi rujukan bagi Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi juga bisa menjadi referensi secara nasional terkait program UHC,” ujar Rois usai kegiatan.

Dari rekap suara 31 warga penilai yang dipilih secara acak, sebanyak 22 orang menilai program UHC perlu diperbaiki, sembilan orang menyatakan program sudah baik dan tidak perlu diubah, serta tidak ada peserta yang mengusulkan penghentian program.

Metode review program ini merupakan pendekatan baru evaluasi kebijakan daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menilai capaian nyata, tingkat penerimaan publik, serta efektivitas program sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah tahun berikutnya. (sam)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Lamandau Kucurkan Rp15 Miliar untuk BPJS Kesehatan Gratis

Pemkab Lamandau Kucurkan Rp15 Miliar untuk BPJS Kesehatan Gratis

Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau

Dua Fraksi DPRD Soroti PJU Mati Pemkab Kobar Janjikan Perbaikan Bertahap

Dua Fraksi DPRD Soroti PJU Mati Pemkab Kobar Janjikan Perbaikan Bertahap

 Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat  menyoroti tidak berfungsinya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang di sejumlah wilay

Fantastis! Pemkab Kotawaringin Barat Raih WTP 12 Kali Berturut

Fantastis! Pemkab Kotawaringin Barat Raih WTP 12 Kali Berturut

untuk mendapatkan opini WTP dari BPK ada syarat yang harus dipenuhi yang meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer