Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kobar Apresiasi Nikah Massal dan Pasar Murah di Arut Utara

Syamsudin Danuri
Penulis: Syamsudin Danuri❯
Anggota DPRD Kobar Nina Erpida memberikan paket sembako kepada warga di Arut Utara bersama Bupati Kobar.
Anggota DPRD Kobar Nina Erpida memberikan paket sembako kepada warga di Arut Utara bersama Bupati Kobar.

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kobar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan nikah massal dan pencatatan perkawinan sipil non-Muslim di Kecamatan Arut Utara.


Advertisement

Anggota DPRD Kobar dari Fraksi PDI Perjuangan, Nina Erpida, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Sebanyak 51 pasangan suami istri asal Kecamatan Arut Utara kini telah memiliki legalitas pernikahan yang sah secara hukum negara. Melalui pencatatan di Disdukcapil, mereka kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak dan status keluarganya,” ujar Nina di Pangkalan Bun, Jumat pekan lalu.  

Ia menjelaskan, akta perkawinan yang diterbitkan menjadi fondasi penting untuk menjamin hak-hak dan status hukum keluarga. Langkah Disdukcapil ini, menurutnya, merupakan terobosan dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Advertisement

Ketua Komisi B DPRD Kobar itu menambahkan, kegiatan nikah massal juga membantu masyarakat yang mengalami kendala administratif maupun keterbatasan biaya untuk mencatatkan pernikahan secara mandiri. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut agar semakin banyak warga memperoleh hak sipil secara mudah dan cepat.

Selain layanan administrasi, kegiatan tersebut juga dinilai memiliki nilai edukatif. “Melalui nikah massal, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara hukum, bukan sekadar formalitas. Data perkawinan yang akurat akan mendukung tertib administrasi kependudukan, membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, serta menyalurkan program secara tepat sasaran,” pungkasnya. (sam/yit)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penjual dan Pembeli Miras Diangkut Satpol PP

Penjual dan Pembeli Miras Diangkut Satpol PP

Personel Satpol PP Kotawaringin Barat saat membawa barang bukti minuman keras dari sebuah rumah di Jalan HM Rafii, RT 22, Kelurahan Madurejo

Harga Bawang Putih Melonjak, Cabai dan Telur Justru Turun di Pangkalan Bun

Harga Bawang Putih Melonjak, Cabai dan Telur Justru Turun di Pangkalan Bun

Perkembangan harga di Minggu ke tiga bulan Juli 2026 di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalan Bun menunjukkan tren kenaikan harga

Pemkab Kotawaringin Barat Tata PKL di Jalan Diponegoro

Pemkab Kotawaringin Barat Tata PKL di Jalan Diponegoro

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui tim gabungan melaksanakan survei lapangan dan sosialisasi rencana relokasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer