Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Semua Tanah Aset Daerah Wajib Sertifikat

Arham Said
Penulis: Arham Said❯

Suasana pengukuran tanah milik perangkat daerah untuk disertifikatkan, di Kelurahan Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, belum lama ini.
Suasana pengukuran tanah milik perangkat daerah untuk disertifikatkan, di Kelurahan Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, belum lama ini.


KUALA KURUN-Setiap bidang tanah milik perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) diwajibkan agar mengantongi sertifikat resmi. Hal itu sebagai upaya pengamanan terhadap aset daerah.

"Saya minta semua tanah milik pemkab, termasuk yang dikelola perangkat daerah harus bersertifikat. Itu wajib," tegas Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing, Selasa (10/3).

Dia menegaskan, upaya percepatan sertifikasi itu sebenarnya sudah dilakukan. Akan tetapi, proses administrasi penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, sehingga pemerintah daerah tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang berlaku.

"Kami sudah berusaha maksimal. Tetapi memang proses sertifikat itu menjadi kewenangan BPN. Namun demikian, kami mewajibkan seluruh perangkat daerah mengurusnya sampai tuntas," tegasnya.


Advertisement


Dia menuturkan, sertifikasi tanah menjadi tameng utama untuk menjaga keamanan aset daerah agar tidak bermasalah. Di samping itu, legalitas yang jelas juga jadi syarat mutlak dalam mengakses berbagai sumber pendanaan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Kalau mau mencari anggaran dari pusat atau dari manapun, pasti yang ditanya itu legalitas tanahnya. DAK itu harus ada sertifikat. Pada prinsipnya jelas, pemerintah tidak boleh membangun di atas tanah yang bukan milik pemerintah," tuturnya.

Dia mengakui, pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib berdiri di atas lahan yang sah, resmi dan legal. Tanah dengan status hanya berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dinilai masih menyisakan keraguan dari sisi hukum.

"Kalau masih SPT, artinya belum clear and clean. Tapi kalau sudah sertifikat, itu berarti sudah jelas kepemilikannya dan tidak ragu-ragu lagi," ujarnya.

Dengan kebijakan tersebut, tambah dia, Pemkab Gumas menegaskan komitmen membenahi tata kelola aset secara profesional, transparan dan akuntabel.

"Sertifikasi itu bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi penting untuk menjaga aset daerah tetap aman, sekaligus membuka peluang lebih besar dalam memperjuangkan anggaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (arm/yit)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PLN Kantongi 45 Sertifikat Aset Tower Transmisi 150 kV di Kalteng

PLN Kantongi 45 Sertifikat Aset Tower Transmisi 150 kV di Kalteng

Sebanyak 15 sertifikat diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, sedangkan 30 sertifikat lainnya berasal dari Kantor Pertanahan

Gumas Inventarisasi 758 Bidang Tanah, Baru 224 yang Sudah Bersertifikat

Gumas Inventarisasi 758 Bidang Tanah, Baru 224 yang Sudah Bersertifikat

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta seluruh perangkat daerah serius menyelesaikan inventarisasi aset tanah milik daerah

Enam Bidang Tanah yang Diklaim Ahli Waris Almarhum Dahlan Berstatus Aset Daerah

Enam Bidang Tanah yang Diklaim Ahli Waris Almarhum Dahlan Berstatus Aset Daerah

Asisten III Sekda Seruyan Yudiansyah membacakan pernyataan Pemkab Seruyan terkait klaim 6 bidang tanah yang disebut sebagai aset daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer