KUALA KURUN, radarsampit.jawapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta pemerintah daerah menjadikan perbaikan infrastruktur serta peningkatan fasilitas pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Anggota DPRD Kabupaten Gumas, Herbert Y Asin, mengatakan perbaikan infrastruktur harus difokuskan pada pekerjaan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama infrastruktur kritis.
“Dalam perbaikan infrastruktur, kami meminta Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan pekerjaan yang mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya perbaikan infrastruktur kritis,” ujarnya, Senin (22/12).
Menurut Herbert, infrastruktur kritis tersebut meliputi jembatan putus, tambal sulam jalan dalam kota, serta perbaikan jalan di Kecamatan Kurun, khususnya ruas Kelurahan Kuala Kurun menuju Desa Pilang Munduk.
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur dapat dioptimalkan dengan mengintensifkan penggunaan alat berat milik pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan-jalan utama.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti sektor kesehatan. Herbert menyebutkan masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), terutama mengenai kekurangan dan keterlambatan distribusi obat.
“Ketersediaan obat di unit pelayanan kesehatan tidak boleh kosong, karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
DPRD juga mendukung percepatan peningkatan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk percepatan pembinaan teknis dan administrasi, guna meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Kami berharap pemerintah daerah menyiapkan skema pendanaan untuk kasus-kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS, agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, DPRD meminta ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan membahayakan keselamatan peserta didik menjadi prioritas penanganan dalam APBD 2026.
Sementara itu, Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja dengan melakukan penajaman prioritas serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
“Dengan keterbatasan anggaran tahun 2026, dana yang ada harus dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal demi kepentingan masyarakat. Setiap uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (arm/yit)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
