Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masyarakat Sesalkan Vonis Ringan Bos Tambang

Rado.
Penulis: Rado.❯
Ilustrasi Sidang
Ilustrasi Sidang

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Mantan Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kotawaringin Timur Burhan Nurohman menyesalkan vonis ringan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.


Advertisement

Dia mencatat ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pidana lingkungan mendapatkan hukuman ringan saat dijatuhi hukuman.

”Salah satu kasus yang saya kira ini perlu ditinjau, yakni pemilik tambang emas yang divonis 17 Desember lalu. Itu hanya lima bulan. Saya sempat terpikir, ini benaran atau main-main,” kata Burhan, kemarin (3/1).

Burhan menuturkan, aktivitas pertambangan yang dilakukan terdakwa bukan kaleng-kaleng. Tentunya dengan modal besar dan skala di atas rata-rata.

Advertisement

”Kalau melihat dari barang bukti dua unit alat berat, artinya bukan penambang tradisional yang bermain. Ini tentunya memicu kerusakan lingkungan skala besar,” ujarnya.

Selain vonis hakim, dia juga menyoroti rendahnya tuntutan dari JPU. ”Kalau tidak salah enam bulan tuntutannya. Ini tuntutan kalah dengan maling sawit yang kerugian kecil, tapi hukumannya bisa setahun,” ujar dia.

Burhan yang juga aktivis ini menegaskan, vonis ringan memperlihatkan penegakan hukum masih belum meninjau aspek keberlangsungan lingkungan hidup.

Advertisement

”Bisa dibayangkan, berapa kerusakan lingkungan yang diakibatkan dengan aktivitas alat berat itu. Kami sangat menyayangkan, mulai dari penuntutan hingga vonis yang kami nilai sangat tidak berpihak pada rasa keadilan,” tegasnya.

Menurutnya, pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa sebenarnya sudah tepat, yakni Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

”Kalau ancamannya lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar artinya hanya garang di pasal, tapi implementasi hukumannya sangat jauh dari rasa keadilan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, bos tambang emas Rinto Pariando divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai Benny Octavianus dan anggota Yulanto Prafifto Utom dan Suleman.

Terdakwa divonis 5 bulan penjara dan denda Rp20 juta. Dua unit alat berat yang digunakan untuk menambang pun dikembalikan.

”Menyatakan terdakwa Rinto Pariando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal,” ujar hakim dalam putusannya pada 17 Desember lalu.

Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Kalteng Dwinanto Agung Wibowo, yakni tuntutan 8 bulan penjara dengan denda Rp20 juta. (ang/ign)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sudah Ada Tersangka, Lanjutan Kasus Tambang di Desa Parit Dipertanyakan

Sudah Ada Tersangka, Lanjutan Kasus Tambang di Desa Parit Dipertanyakan

Kasus dugaan penambangan ilegal di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang ditangani Polda Kalimantan

Air Tanjung Puting Makin Keruh, Dugaan Tambang Ilegal Disorot Wakil Rakyat

Air Tanjung Puting Makin Keruh, Dugaan Tambang Ilegal Disorot Wakil Rakyat

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Riska Agustin, meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan aktivitas tambang ilegal

Bareskrim Polri Tahan Dua Pejabat PT SJU Terkait Kasus Tambang Emas Ilegal dan TPPU

Bareskrim Polri Tahan Dua Pejabat PT SJU Terkait Kasus Tambang Emas Ilegal dan TPPU

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas terhadap 2 tersangka tambang ilegal

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer