SAMPIT — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim Agus Seruyantara mendorong, agar pemerintah desa mempersiapkan diri untuk langsung terlibat, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu lanjutnya, pemerintah kabupaten harus mempersiapkan armada dan perlatan, yang akan dipergunakan untuk pencegahan karhutla di lapangan.
“Saat ini sudah memasuki tanda – tanda musim kemarau, maka dari itu kami meminta agar pihak pemerintahan desa membentuk tim penanggulangan dan pencegahan karhutla. Setidaknya untuk mengamankan lingkupan lahan di wilayah desa masing – masing,” ujarnya.
Agus mengakui, masih ada kelemahan di bidang anggaran khususnya dana desa. Dirinya mempertanyakan, apalah dana desa diizinkan pemanfaatannya untuk aksi pencegahan dan penanggulangan tersebut, atau tidak. Seandainya diizinkan, maka hal tersebut membuat penanganan Karhutla akan lebih konprehensif.
“Penanganan kebakaran tidak harus memadamkannya, punya kerja sama dalam model desa mandiri peduli api, supaya masyarakat diberikan ruang pekerjaan,” katanya.
Agus menambahkan, untuk menjalankan program tersebut, desa terdampak karhutla juga diimbau untuk menggandeng perusahaan swasta. Sehingga warga desa mempunyai pendapatan yang cukup dan tidak tergiur ketika dibayar untuk membakar hutan.
“Kerja sama dengan swasta, desa mendapat pendapatan yang cukup. Sehingga mereka tidak perlu membakar hutan atau dibayar untuk membakar hutan,” tandasnya. (ang/gus)
SAMPIT — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim Agus Seruyantara mendorong, agar pemerintah desa mempersiapkan diri untuk langsung terlibat, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu lanjutnya, pemerintah kabupaten harus mempersiapkan armada dan perlatan, yang akan dipergunakan untuk pencegahan karhutla di lapangan.
“Saat ini sudah memasuki tanda – tanda musim kemarau, maka dari itu kami meminta agar pihak pemerintahan desa membentuk tim penanggulangan dan pencegahan karhutla. Setidaknya untuk mengamankan lingkupan lahan di wilayah desa masing – masing,” ujarnya.
Agus mengakui, masih ada kelemahan di bidang anggaran khususnya dana desa. Dirinya mempertanyakan, apalah dana desa diizinkan pemanfaatannya untuk aksi pencegahan dan penanggulangan tersebut, atau tidak. Seandainya diizinkan, maka hal tersebut membuat penanganan Karhutla akan lebih konprehensif.
“Penanganan kebakaran tidak harus memadamkannya, punya kerja sama dalam model desa mandiri peduli api, supaya masyarakat diberikan ruang pekerjaan,” katanya.
Agus menambahkan, untuk menjalankan program tersebut, desa terdampak karhutla juga diimbau untuk menggandeng perusahaan swasta. Sehingga warga desa mempunyai pendapatan yang cukup dan tidak tergiur ketika dibayar untuk membakar hutan.
“Kerja sama dengan swasta, desa mendapat pendapatan yang cukup. Sehingga mereka tidak perlu membakar hutan atau dibayar untuk membakar hutan,” tandasnya. (ang/gus)
