KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Anggota DPRD Seruyan Subani mengkritik kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Tengah untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyayangkan rombongan menteri yang dinilai melewatkan Kabupaten Seruyan, meski sejumlah kecamatan di wilayah tersebut juga terdampak karhutla.
Kritik tersebut disampaikan legislator PDI Perjuangan itu pada Rabu (14/10). Menurut Subani, perjalanan rombongan menteri dari Sampit menuju Pangkalan Bun seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi masyarakat Seruyan yang terdampak kebakaran dan kabut asap.
Ia menilai, kunjungan pejabat pusat ke daerah terdampak bencana semestinya diikuti kepedulian dan langkah konkret untuk membantu masyarakat.
”Sangat disayangkan, menteri datang ke tengah bencana, tetapi terkesan hanya numpang selfie tanpa solusi. Masyarakat sedang menghadapi karhutla, tetapi perhatian dan tindakan nyata yang mereka butuhkan justru dipertanyakan,” tegasnya.
Selain menyoroti rute kunjungan tersebut, Subani juga mempertanyakan belum adanya bantuan penanganan karhutla untuk Seruyan sebagaimana yang diharapkan. Padahal, menurutnya, sejumlah wilayah di kabupaten itu membutuhkan perhatian serius dan dukungan dari pemerintah pusat.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap Menteri Kehutanan karena menilai belum ada kepedulian yang dirasakan masyarakat terdampak.
”Bagi saya, ini menteri terburuk sepanjang sejarah. Menteri yang tidak menunjukkan empati dan kepedulian terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Seolah-olah tidak peka dengan penderitaan warga yang sedang menghadapi bencana,” cetusnya.
Subani juga mempertanyakan kemungkinan adanya prosedur atau persyaratan yang belum dipenuhi sehingga Seruyan belum memperoleh bantuan penanganan karhutla yang diharapkan. Ia meminta pemerintah menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat dibiarkan menghadapi bencana tanpa dukungan.
Menurutnya, kunjungan pejabat negara ke wilayah terdampak tidak seharusnya berhenti pada peninjauan dan dokumentasi. Kehadiran pemerintah perlu diwujudkan melalui langkah nyata, terutama ketika karhutla mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
”Jangan sampai bencana hanya menjadi tontonan tanpa tindakan nyata. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan, tetapi kepedulian, bantuan, dan solusi,” tuturnya.
Subani menegaskan, persoalan yang disorotinya bukan hanya rombongan menteri yang dinilai melewati Seruyan, melainkan juga perhatian dan dukungan pemerintah yang diharapkan masyarakat terdampak karhutla. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno