KUALA PEMBUANG, Radarsampit.jawapos.com – Pemkab Seruyan melalui Dinas Sosial meminta operator desa dan kelurahan lebih teliti dalam mengelola data kesejahteraan sosial masyarakat. Keakuratan data dinilai menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Seruyan Sukardi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengaplikasian Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator desa dan kelurahan di Aula BKAD, Seruyan, Rabu (23/9/2026) lalu.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Berulang Tiap Kemarau, DPRD Seruyan Dorong Pembangunan Sumur Bor di Desa
Bimtek tersebut digelar untuk meningkatkan kemampuan operator dalam melakukan input, verifikasi, serta pemutakhiran data kesejahteraan sosial masyarakat.
Sukardi mengatakan, data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan sekaligus menyalurkan berbagai program bantuan sosial.
Baca Juga: Jurus Istana Atasi Karhutla di Lahan Gambut Jadi Sorotan. Berpotensi Polemik dengan Kearifan Daerah
“Sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Indonesia Sehat hingga bantuan pangan sangat bergantung pada keakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” katanya.
Menurutnya, operator desa dan kelurahan memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak dalam memastikan data masyarakat miskin dan rentan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG secara by name by address.
Baca Juga: DPRD Kalteng Minta Pendidikan di Daerah Tertinggal Dapat Perlakuan Khusus, Ini Alasannya
“Satu kesalahan kecil dalam input data di level desa dan kelurahan dapat berdampak besar pada nasib satu keluarga yang sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Karena itu, Sukardi meminta seluruh operator mengikuti bimtek dengan serius dan bertanggung jawab. Operator juga didorong aktif berdiskusi agar memahami proses penginputan, verifikasi hingga penggunaan aplikasi SIKS-NG.
Baca Juga: Polisi Tingkatkan Patroli Objek Vital di Palangka Raya
Ia mengakui, pemutakhiran data masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan jaringan internet, pemahaman masyarakat hingga persoalan administrasi.
“Dengan data yang akurat dan mutakhir, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran,” tandasnya. (rdw/fm)
Editor : Farid Mahliyannor