KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com — Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan hingga akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 34,60 persen. Capaian tersebut masih di bawah target ideal semester pertama yang berada di kisaran 50 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan, mengatakan kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain realisasi keuangan yang belum optimal, capaian kinerja perangkat daerah juga baru mencapai 31,30 persen.
“Kalau melihat target penyerapan maupun kinerja, memang masih di bawah yang diharapkan. Mengingat ini sudah memasuki pertengahan tahun, idealnya sudah mencapai sekitar 50 persen,” kata Agung saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/8).
Agung menjelaskan, APBD Seruyan Tahun Anggaran 2026 memiliki pagu sebesar Rp1,212 triliun. Hingga akhir Triwulan II, realisasi keuangan tercatat Rp419,44 miliar atau 34,60 persen.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemkab Seruyan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah agar target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Rakordal menjadi momentum menyamakan langkah seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal pada semester kedua,” ujarnya.
Menurut Agung, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah target prioritas yang harus diselesaikan, di antaranya pemenuhan indikator makro pembangunan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) dan prioritas provinsi, serta pelaksanaan program prioritas kepala daerah.
Bapperida juga terus melakukan penajaman dan refocusing perencanaan agar seluruh indikator kinerja, seperti Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat tercapai secara maksimal.
Agung mengakui, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi laju penyerapan anggaran di daerah. Namun, kondisi tersebut diminta tidak menjadi alasan bagi perangkat daerah untuk memperlambat pelaksanaan program.
“Efisiensi anggaran memang menjadi tantangan bagi hampir seluruh daerah. Namun, kami mendorong setiap perangkat daerah terus berinovasi agar target pembangunan tetap tercapai secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno