PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menuai kritik. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) menggelar aksi damai dengan memprotes kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana karhutla.
Massa menilai penanganan karhutla belum menunjukkan perkembangan berarti. Dampaknya, kabut asap masih dirasakan masyarakat.
Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) Damai Alam Usop mengatakan pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menunjukkan langkah konkret dalam menangani karhutla.
"Tidak ada data konkret apa yang pemerintah lakukan, mereka hanya duduk manis tanpa ada tindakan pasti. Ini pemerintah tidak ada tanggung jawabnya," katanya, Kamis (15/10).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla yang terus berulang setiap tahun.
Padahal, kata Damai, karhutla bukan persoalan baru. Pemerintah seharusnya sudah memiliki pengalaman dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kebakaran kembali terjadi.
Massa aksi menilai kebakaran yang terjadi tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Kabut asap yang muncul akibat karhutla menjadi salah satu persoalan yang dirasakan warga. Karena itu, pemerintah dinilai harus menunjukkan tindakan nyata, bukan sekadar menyampaikan laporan mengenai penanganan kebakaran.
Damai menilai pemerintah pusat dan daerah telah gagal menangani bencana karhutla secara maksimal.
"Melihat apa yang pemerintah kerjakan sampai saat ini, massa aksi menilai pusat dan daerah gagal total menangani bencanan karhutla. Padahal karhutla ini kasus tahunan yang mestinya pemerintah tahu apa yang mesti dilakukan," ujarnya.
Damai juga menyoroti perhatian internasional terhadap persoalan karhutla di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, sorotan dari dunia internasional semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat penanganan. Namun, ia menilai kondisi tersebut belum terlihat dalam langkah pemerintah di lapangan.
"Kasus karhutla ini turut menjadi sorotan internasional yang harusnya membuat pemerintah malu. Namun faktanya sorotan dunia internasional seakan tidak membuka mata pemerintah pusat dan daerah memperkuat upaya penanganan," katanya.
Ia bahkan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kabut asap yang terus dirasakan masyarakat.
"Pemerintah ini seperti menunggu masyarakat banyak yang tewas karena kabut asap, baru serius menangani karhutla. Sampai sekarang tidak ada tindakan nyata," pungkasnya. (sho)
Editor : Slamet Harmoko