SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – DPC Organda Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti pungutan Rp500 ribu hingga Rp700 ribu yang harus dikeluarkan sejumlah anggotanya untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Kondisi tersebut disebut terjadi setelah keterlibatan Organda dalam penataan distribusi BBM di sejumlah SPBU yang telah ditunjuk berkurang.
Ketua DPC Organda Kotim Suhendra mengatakan, sebelumnya distribusi BBM subsidi bagi angkutan anggota Organda dapat ditata melalui SPBU yang telah ditentukan. Namun, setelah keterlibatan Organda berkurang, sejumlah anggota mengeluhkan adanya biaya tambahan untuk mendapatkan solar subsidi.
“Perlu diketahui bahwa truk-truk itu dibebankan biaya lagi. Padahal angkutan beras, sembako yang memang jadi sasaran penerima subsidi,” kata Suhendra saat audiensi bersama Pj Sekda Kotim Diana Setiawan, Pertamina, pihak SPBU, dan aparat kepolisian di Kantor Setda Kotim, Kamis (8/10/2026).
Menurut Suhendra, angkutan beras dan sembako semestinya mendapat kemudahan karena termasuk kelompok angkutan yang membutuhkan dukungan BBM subsidi. Namun, kondisi di lapangan justru membuat anggotanya harus mengeluarkan biaya tambahan.
Dia berharap Pemkab Kotim mendukung upaya DPC Organda Kotim untuk kembali aktif dalam penataan distribusi BBM subsidi, khususnya bagi anggota Organda. “Kami Organda sudah punya kantong parkir. Sehingga tidak mengganggu ketertiban,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan kantong parkir tersebut dapat menjadi solusi agar kendaraan angkutan tidak menumpuk di sekitar SPBU. Organda juga siap membantu mengatur kendaraan anggotanya sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan Pertamina.
Diketahui, sejak Juli 2011, Organda Kotim pernah mendapat alokasi BBM sebanyak 20 kiloliter atau 20.000 liter per hari. Dalam verifikasi terbaru, jumlah anggota yang sebelumnya tercatat sebanyak 1.975 orang kini tersisa sekitar 500 hingga 550 anggota aktif. Data tersebut menjadi dasar dalam penataan ulang distribusi BBM bagi angkutan darat di Kotim.
Saat ini, alokasi sementara BBM ditetapkan sebesar 20 kiloliter per SPBU. Dua titik utama berada di kawasan Kilometer 2 Jalan Sudirman, Sampit.
Suhendra meminta Pemkab Kotim mendorong agar alokasi BBM untuk Organda kembali diberikan seperti sebelumnya. “Kami minta agar pemda mendorong alokasi Organda di Kotim seperti sedia kala,” katanya.
Secara terpisah, Pengurus Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalteng Budi Hariono mengeluhkan tingginya biaya logistik di Kalteng. Dia berharap pemerintah tidak hanya menerapkan aturan kepada pengusaha transportasi, tetapi juga memenuhi hak pengusaha. Salah satunya kemudahan mendapatkan BBM bersubsidi.
Menurut Budi, idealnya biaya BBM dalam usaha angkutan logistik sekitar 30 persen. Namun, di Kalteng, komponen biaya BBM disebut mencapai 60–70 persen dari total ongkos logistik. ”Ini sangat memberatkan. Kami masih mengeluarkan biaya untuk sopir, perawatan, peremajaan unit, dan lain-lain,” ujarnya saat coffer morning bersama insan perhubungan di Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit baru baru ini. (ang/yit)
Editor : Heru Prayitno