Radarsampit.jawapos.com — Pemerintah bersiap melakukan perombakan besar-besaran pada skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui peluncuran program Bansos Digital 2027.
Melalui sistem anyar ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp5,4 juta per tahun disiapkan untuk menyasar sekitar 50 juta warga miskin di seluruh Indonesia.
Sistem anyar berbasis perlindungan sosial (perlinsos) digital ini menerapkan mekanisme cashless transfer atau transfer nontunai.
Dana bantuan akan langsung dikirimkan ke rekening bank milik penerima tanpa perlu melewati perantara birokrasi, sehingga meminimalisasi potensi pemotongan dan keterlambatan.
Langkah ini dimatangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran kabinet guna memastikan efisiensi pencairan.
Pendataan penerima tidak lagi terpisah-pisah, melainkan dihimpun dalam satu wadah raksasa bertajuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sasaran penerima difokuskan pada masyarakat miskin yang tergolong dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Dengan integrasi data berbasis NIK e-KTP ini, pembuatan rekening baru bagi jutaan warga dapat dilakukan secara otomatis dan terverifikasi.
Proses transisi menuju digitalisasi sistem perlinsos nasional ini dijadwalkan melampaui beberapa tahapan krusial:
-
Pekan Ketiga Oktober: Pemerintah menjadwalkan peluncuran nasional sistem data perlinsos digital berbasis DTSEN sebagai pondasi utama penyaluran.
-
Persiapan Pembentukan Rekening Massal: Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembukaan rekening massal bagi puluhan juta penerima manfaat agar siap digunakan penuh pada 2027.
-
Uji Coba Sistem: Sebelum diimplementasikan secara menyeluruh, serangkaian uji coba teknis akan digelar guna memastikan keamanan transaksi digital berjalan lancar tanpa kendala.
Sistem Kupon Digital: Dikunci Ketat Anti-Judi Online
Salah satu terobosan utama dalam aturan baru ini adalah hadirnya mekanisme pengawasan penggunaan dana. Penyedia layanan bansos digital akan dibekali sistem kupon otomatis (digital voucher).
Langkah ini diambil untuk mengunci peruntukan dana bansos agar strictly difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Pengetatan ini juga difungsikan sebagai proteksi agar bantuan negara tidak disalahgunakan untuk transaksi terlarang seperti judi online.