radarsampit.jawapos.com-Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto angkat bicara mengklarifikasi pernyataannya soal roda kehidupan masyarakat berjalan normal di tengah kabut akibat dampak karhutla Kalimantan.
Dia pun menyampaikan permintaan maaf, karena telah menimbulkan kesalahpahaman.
Dijelaskan Suharyanto, pernyataannya dalam rapat terbatas bersama Presiden RI tidak dimaksudkan bahwa kondisi masyakarat baik-baik saja.
"Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata normal yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan,"terangnya, Jumat (25/9), dikutip dari jawapos.com.
Lebih lanjut dijelaskanya, kata normal yang digunakannya tidak berarti bahwa kondisi lingkungan dalam kondisi biasa seperti sebelum karhutla. BNPB tidak mengabaikan penderitaan masyarakat.
"Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap," imbuh Suharyanto.
Baca Juga: KABUT ASAP! BNPB Sebut Aktivitas Warga di Kalimantan Normal, Ormas Dayak: “Normal dari Mana?”
Diakuinya, kondisi karhutla terutama di wilayah Kalteng dan Kalbar masih dalam kondisi serius asap. Kondisi ini masih mempengaruhi kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya.
"Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," papar Suharyanto.
Atas dasar itu, dirinya pun menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya tersebut. Dia tak memungkiri telah memicu misinformasi.
"Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karthutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," pungkasnya.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman.
Sebelumnya, salah satu pihak di Kalteng yang memprotes pernyataan BNPB muncul dari Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Kalteng, Tirta Yoga. Dia menilai aktivitas ekonomi dan lalu lintas masyarakat tidak cukup menjadi tolok ukur untuk menyatakan kondisi di Kalteng normal.
"Masyarakat kami sedang berjuang di tengah kepungan asap yang mengancam kesehatan setiap hari," kata Tirta.
Dirinya juga menyoroti risiko gangguan kesehatan, termasuk ISPA dan iritasi, akibat paparan asap. Menurut Tirta, perhatian pemerintah juga harus diarahkan kepada kelompok rentan serta masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
BADKO HMI Kalteng kemudian meminta Kepala BNPB menarik kembali pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalteng.(sab/jpg)
Editor : Agus Jaka PurnamaSumber : jawapos.com