SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak hanya dipengaruhi dugaan pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pemerintah Kabupaten Kotim menilai disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax turut mendorong peningkatan permintaan terhadap Pertalite.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Rody Kamislam, mengatakan selisih harga yang cukup besar membuat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Pergeseran tersebut kemudian meningkatkan tekanan terhadap pasokan Pertalite di SPBU.
“Kalau dulu Pertalite itu mungkin untuk kelas menengah ke bawah, kemudian Pertamax ke atas. Tapi kondisi saat ini karena disparitas harganya juga lumayan, sehingga yang atas juga ke bawah,” ujar Rody, Senin (31/8).
Menurutnya, peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu indikasi yang menyebabkan antrean kendaraan di SPBU semakin panjang. Kondisi itu kemudian diperparah oleh adanya peluang yang dimanfaatkan oknum untuk melakukan pelangsiran BBM bersubsidi.
“Hal yang klasik terjadi, mungkin tidak hanya di Kotim, tetapi di seluruh wilayah Indonesia karena ada peluang. Sehingga memungkinkan oknum-oknum yang mempunyai peluang untuk melakukan ini, sehingga membuat antrean menjadi panjang di SPBU,” tambahnya.
Rody menilai persoalan tersebut perlu ditangani dari sisi pasokan dan pengawasan. BBM bersubsidi harus dipastikan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang mengganggu ketersediaan di SPBU.
Di sisi lain, Rody menyebut kuota Pertalite yang diterima Kotim berdasarkan data sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan SPBU. Saat ini terdapat sekitar 31 SPBU di Kotim, termasuk SPBU besar serta SPBU di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kuota Pertalite yang tersedia disebut mencapai sekitar 1.804 kiloliter. Dengan jumlah SPBU sekitar 31 unit, pemerintah daerah menilai distribusi seharusnya dapat menjangkau seluruh SPBU.
“Nyatanya 1.800 ada di 31, sehingga itu pasti didistribusikan. Jadi, di seluruh SPBU pasti sudah ada barangnya,” ucap Rody.
Meski demikian, Pemkab Kotim tetap berupaya mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM dengan berkomunikasi dengan Pertamina. Pemerintah daerah telah mendapat konfirmasi mengenai rencana penambahan kuota sekitar tiga persen pada triwulan IV 2026.
Penambahan kuota tersebut akan berlaku pada Oktober, November, dan Desember. Tambahan pasokan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di SPBU.
Rody mengatakan penambahan kuota perlu dibarengi pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan. Dengan demikian, tambahan pasokan dapat benar-benar dirasakan masyarakat dan persoalan antrean panjang di SPBU dapat ditekan. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko