SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin menjadi sorotan. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM.
Kondisi tersebut membuat DPRD Kotim turun tangan. Komisi II DPRD Kotim menjadwalkan rapat kerja bersama pihak terkait untuk membahas persoalan ketersediaan, distribusi dan penyaluran BBM di daerah.
Rapat dijadwalkan berlangsung sore ini, Rabu (26/8), pukul 14.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim. Agenda utama rapat adalah membahas ketersediaan, distribusi dan penyaluran BBM serta penanganan antrean panjang pada SPBU.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, persoalan BBM tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sudah menyangkut kepentingan masyarakat. DPRD ingin memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Ini harus kita lihat secara menyeluruh. Kita ingin tahu bagaimana kondisi ketersediaan BBM, distribusinya sampai penyalurannya di SPBU,” kata Rimbun.
Komisi II menggelar rapat tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Surat undangan menyebut rapat digelar menyusul berkembangnya perhatian dan diskusi masyarakat mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU serta kesulitan memperoleh BBM di Kotim.
Pihak yang diundang tidak hanya Pertamina. DPRD juga memanggil seluruh manager SPBU di wilayah Kotim, Hiswana Migas DPC Sampit, serta Sales Branch Manager Fuel PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Tengah.
Selain itu, rapat turut melibatkan unsur Forkopimda dan sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan persoalan BBM, termasuk Dinas Perhubungan, DKUKMPP, DPMPTSP, Bapperida dan Satpol PP.
Rapat ini diharapkan dapat mengurai persoalan yang menyebabkan antrean panjang dan kesulitan masyarakat memperoleh BBM. DPRD juga meminta pihak yang hadir membawa data serta informasi berkaitan dengan permasalahan tersebut. (ang)
Editor : Slamet Harmoko