SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyetujui tambahan anggaran operasional sebesar Rp50 juta untuk setiap kecamatan sebagai dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, anggaran tersebut telah disepakati dalam pembahasan APBD Perubahan. Dana itu disiapkan untuk memperkuat kemampuan kecamatan dalam merespons kebakaran yang terjadi di wilayah masing-masing.
“Ya, jadi memang kami di pembahasan tadi, dan itu juga sudah direncanakan melalui tim anggaran eksekutif, bahwa untuk kecamatan pun diberi bantuan,” kata Rimbun.
Baca Juga: DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi Pajak untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
Ia menjelaskan, dukungan anggaran tersebut tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah. DPRD juga mendorong keterlibatan pihak ketiga untuk memperkuat penanganan karhutla.
“Tadi keinginan kita Rp50 juta untuk operasional. Selain anggaran yang ada di pemerintah daerah, kami juga memperjuangkan anggaran-anggaran dari pihak ketiga,” ujarnya.
Menurut Rimbun, kolaborasi dengan pihak ketiga penting karena penanganan karhutla membutuhkan sumber daya dan peralatan yang memadai. Karena itu, pemerintah kecamatan juga didorong aktif menggalang kepedulian pihak-pihak di wilayahnya.
Baca Juga: Karhutla Kalteng Masih Siaga Darurat, Belum Naik Status Tanggap Darurat
Ia mencontohkan Kecamatan Parenggean yang mengumpulkan koperasi dan perusahaan di sekitarnya untuk bersama-sama membantu penanganan kebakaran.
“Beliau membuat suatu kebijakan mengumpulkan koperasi dan perusahaan di sekitarnya untuk bagaimana ikut serta melihat dan memperhatikan, dan ikut serta peduli dengan keadaan situasi api yang ada di sekitar, khususnya Kecamatan Parenggean,” katanya.
Rimbun memastikan DPRD juga akan terus memantau perkembangan karhutla di masing-masing daerah pemilihan. Ia mengaku hampir setiap siang dan malam menerima laporan dari masyarakat, termasuk permintaan bantuan untuk berkomunikasi dengan pihak terdekat agar turut membantu penanganan kebakaran.
Baca Juga: ASN Gumas Diminta Tinggalkan Kebiasaan Menunda Pekerjaan
“Ya pasti kembali ke dapil masing-masing. Saya juga walaupun fisik saya tidak turun ke lapangan, hampir siang malam saya ditelpon, baik dari Dapil 5 dan dapil lain, meminta bantuan untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan yang terdekat,” ujarnya.
Salah satu laporan datang dari Desa Tanjung Jariangau. Saat itu, api disebut sudah hampir mendekati dan merambah kawasan perkebunan. Rimbun kemudian membantu menghubungkan pihak terkait agar segera turun ke lapangan dengan membawa peralatan pemadam.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak di sekitar lokasi kebakaran sangat membantu mempercepat proses pemadaman. Dengan dukungan peralatan dan sumber daya yang dimiliki, api diharapkan dapat dikendalikan sebelum meluas.
Baca Juga: BPS Buka Suara soal Desil 1-10 DTSEN, Begini Cara Menentukannya
Rimbun menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Pemerintah kecamatan, masyarakat, dunia usaha, koperasi, dan seluruh pihak yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran harus bergerak bersama.
“Semua pihak harus ikut peduli dan berkolaborasi dalam menangani karhutla, sehingga api bisa segera dikendalikan dan tidak meluas,” pungkasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor