SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang semula dijadwalkan berlangsung 7 Juni 2026 hingga kini belum juga terlaksana.
Molornya agenda penting tersebut mulai memunculkan keresahan di internal partai. Sejumlah pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan yang merupakan pemilik hak suara mulai mempertanyakan kepastian pelaksanaan Musda.
Sempat beredar isu, sejumlah pimpinan kecamatan yang tidak mendukung calon ketua yang disebut mendapat restu DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah bakal diganti dan ditunjuk pelaksana tugas baru.
Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Baamang, Moch. Nanang, membenarkan adanya isu tersebut. Bahkan, ia mengaku telah mendengar adanya daftar nama pimpinan kecamatan yang disebut bakal diganti.
“Betul sekali, saya dan beberapa pimpinan Partai Golkar kecamatan mendengar rumor yang berkembang. Bahkan ada list nama-nama yang sudah beredar yang konon katanya sudah ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Kotim sebagai pengganti kami,” kata Nanang, baru-baru tadi.
Menurutnya, jika kabar tersebut benar, pihaknya tidak akan tinggal diam. Nanang menyatakan siap melakukan penolakan karena menilai pergantian pimpinan kecamatan menjelang Musda bertentangan dengan aturan internal partai.
Baca Juga: Golkar Soroti SILPA Rp171 Miliar, Desak APBD Kotim Fokus pada Hasil
Ia merujuk Surat Instruksi DPP Partai Golkar Nomor SI-4/DPP/GOLKAR/V/2025 serta Petunjuk Pelaksanaan Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang penyelenggaraan musyawarah partai.
“Jika itu benar maka kami akan melakukan penolakan dan perlawanan,” tegasnya.
Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Seranau, M. Fahkrurozi, juga membenarkan adanya isu tersebut. Namun, ia menilai persoalan utama justru berada pada tarik-menarik kepentingan terkait calon ketua DPD Golkar Kotim.
Menurut Fahkrurozi, pemilik suara di kecamatan seharusnya memiliki ruang untuk menentukan pilihan dalam Musda. Ia mempertanyakan jika calon ketua sudah diarahkan dari tingkat provinsi.
“Untuk apa ada Musyawarah Daerah kalau calonnya sudah ditunjuk oleh Golkar Provinsi? Ini namanya mengaburkan semangat demokrasi yang hingga saat ini masih sangat dijunjung tinggi oleh Partai Golkar,” ujarnya.
Kondisi internal yang bergejolak juga diakui Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kotim, Noor Isna. Ia menyebut situasi di internal partai saat ini sudah tidak kondusif.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari sikap DPD Golkar Provinsi yang dinilai tidak adil terhadap kader di daerah.
Isna bahkan menyebut, jika isu pergantian pimpinan kecamatan benar terjadi, langkah tersebut justru akan memperburuk kondisi internal partai.
“Daripada mengganti pimpinan kecamatan, lebih baik mengganti Plt Ketua DPD Kotim yang kami anggap tidak mampu menjaga kondusifitas di internal Partai Golkar,” katanya.
Namun, isu tersebut dibantah Sekretaris DPD Partai Golkar Kotim, Joni Abdi. Ia menegaskan, kabar mengenai pergantian pimpinan kecamatan yang beredar di luar belum sesuai fakta. Menurutnya, menjelang Musda memang kerap muncul berbagai isu yang belum tentu benar.
Ia memastikan, hingga kini belum ada surat pemberhentian maupun pengangkatan pimpinan kecamatan yang diterbitkan DPD Golkar Kotim.
“Hingga saat ini saya selaku sekretaris belum ada menerbitkan selembar surat pun perihal pemberhentian dan pengangkatan pimpinan Partai Golkar kecamatan,” katanya.
Joni menegaskan, pergantian pimpinan kecamatan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Keputusan tersebut harus mengikuti mekanisme organisasi, termasuk melalui rapat pleno pengurus harian.
“Tidak bisa diputuskan secara sepihak atau main tunjuk. Semua ada mekanisme di organisasi Partai Golkar,” tegasnya.
Ia berharap seluruh kader tidak terpancing isu yang berkembang sehingga kondisi internal partai tetap kondusif. Apalagi, Golkar Kotim akan menghadapi sejumlah agenda politik yang membutuhkan soliditas seluruh kader.
Molornya Musda kini menjadi sorotan karena bukan hanya menyangkut kepastian agenda organisasi, tetapi juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di internal Golkar Kotim terkait kepemimpinan dan mekanisme penentuan calon ketua.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama