PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan kian mengkhawatirkan. Di Kalimantan Tengah (Kalteng), salah satu titik kebakaran terpantau di kawasan Petuk Ketimpun, Palangka Raya.
Meningkatnya ancaman karhutla tersebut mulai mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026), untuk melihat langsung penanganan karhutla sekaligus mengecek kesiapan posko dan armada di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya.
Meski demikian, informasi mengenai kedatangan Presiden ke sejumlah lokasi tersebut belum sepenuhnya final.
Jadwal kunjungan RI 1 masih beredar dan belum ada kepastian resmi mengenai agenda peninjauan langsung ke Palangka Raya.
Yang sudah terkonfirmasi, jajaran TNI dan Polri bakal turun ke lapangan untuk memantau penanganan karhutla.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri dijadwalkan melihat langsung upaya pemadaman dan penanganan kebakaran.
Sementara itu, Panglima TNI dan Kapolri dijadwalkan berada di Kalimantan Barat untuk memantau kondisi karhutla di wilayah tersebut.
Kabar turunnya pejabat tinggi negara ke lapangan tentu menjadi angin segar di tengah ancaman karhutla yang terus meluas.
Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran tidak cukup hanya dengan rapat, koordinasi, dan deretan perintah dari balik meja.
Sebab, ketika api terus menyebar dan asap mulai mengganggu aktivitas warga, masyarakat tentu membutuhkan aksi nyata di lapangan.
Jangan sampai koordinasi terdengar kencang di ruang rapat, sementara asap justru lebih dulu sampai ke permukiman.
Sebelumnya, pemerintah pusat menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara maksimal menyusul kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko kebakaran.
Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dan mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan kebakaran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (10/8).
Menurut Prasetyo, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi dua wilayah dengan jumlah titik api cukup tinggi.
Kebakaran juga terjadi di Jawa Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
“Dalam rangka atau dari masa El Nino ini, masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah,” ujar Prasetyo.
Pemerintah, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, hingga pengelola kawasan yang terdampak kebakaran.
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga menyiapkan langkah berbasis teknologi untuk mempercepat penanganan. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).
Prasetyo menyebut pemerintah telah menggelar rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang pelaksanaan OMC.
Namun, penerapannya tetap bergantung pada kondisi teknis dan cuaca di masing-masing wilayah.
“Tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden,” katanya.
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Cuaca yang sangat kering membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru.
“Kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” tutur Prasetyo.
Kini, perhatian publik tertuju pada seberapa cepat pemerintah mampu menerjemahkan instruksi dan koordinasi tersebut menjadi tindakan nyata.
Sebab, bagi warga yang berhadapan langsung dengan asap dan api, yang dibutuhkan bukan sekadar kabar pejabat turun ke lapangan, tetapi api yang benar-benar padam dan udara yang kembali aman dihirup. (daq)
Editor : Slamet Harmoko