SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah ditetapkannya status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Anggaran tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak karhutla dan kabut asap.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan optimalisasi BTT diperlukan untuk mendukung kebutuhan mendesak selama masa tanggap darurat, mulai dari sarana dan prasarana hingga perlindungan kesehatan petugas serta masyarakat terdampak.
“Dengan telah ditetapkannya status Tanggap Darurat Karhutla oleh Bupati Kotim, kami mendorong agar alokasi anggaran BTT dioptimalkan untuk menunjang efektivitas penanganan karhutla,” ujarnya, Rabu (19/8).
Menurut Riskon, salah satu kebutuhan yang perlu menjadi prioritas adalah melengkapi peralatan dan sarana prasarana penanggulangan karhutla yang digunakan tim gabungan di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah dinilai perlu memberikan apresiasi kepada petugas dan masyarakat yang aktif membantu penanganan kebakaran.
“Kami juga mendorong adanya reward atau bentuk apresiasi bagi tim gabungan dan masyarakat yang aktif bertugas di lapangan,” tambahnya.
Ia menambahkan, kondisi di lapangan yang membutuhkan waktu dan tenaga cukup besar juga perlu diimbangi dengan dukungan kesehatan bagi petugas. Pemkab diminta menyediakan asupan nutrisi dan vitamin serta perlindungan kesehatan bagi petugas lapangan maupun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Di sisi lain, Riskon meminta pemerintah menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang terdampak paparan kabut asap. Salah satunya melalui pengadaan dan pembagian masker secara masif, terutama di wilayah yang kualitas udaranya mulai mengkhawatirkan.
“Pengadaan dan pembagian masker secara masif kepada masyarakat yang terdampak paparan asap juga perlu dipersiapkan sebagai langkah preventif agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat kondisi udara yang semakin mengkhawatirkan,” tegasnya.
Perlindungan juga perlu diberikan kepada peserta didik. Riskon meminta Dinas Pendidikan Kotim memonitor satuan pendidikan yang belum mengindahkan surat edaran terkait pengaturan jam operasional pembelajaran selama kondisi kabut asap berlangsung.
Menurutnya, aktivitas luar ruangan di tengah kualitas udara yang buruk perlu mendapat perhatian khusus agar tidak membahayakan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik.
“Kami meminta Dinas Pendidikan memonitor satuan pendidikan yang tidak mengindahkan surat edaran mengenai jam operasional pembelajaran selama kondisi asap di Kotim, terutama untuk aktivitas di luar ruangan,” ujarnya.
Selain penanganan karhutla dan dampak asap, Riskon juga mengapresisi Pemkab Kotim yang menunda pelaksanaan Pawai Pembangunan yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan.
Politisi Partai Gokar ini menilai kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca dan kualitas udara.
“Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kotim yang telah menunda Pawai Pembangunan sampai kondisi cuaca dan kualitas udara di Kotim kembali membaik,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko