JAKARTA, radarsampit.jawapos.com — Platform pengecekan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di situs dtsen-form.bps.go.id tengah menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat mengaku terkejut setelah mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mendapati status rumah tangganya masuk Desil 10.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan. Sebab, tidak sedikit warga yang merasa kondisi ekonominya biasa saja.
Bahkan, ada yang mengaku hanya memiliki penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan dan masih tinggal di rumah kontrakan.
Baca Juga: Inilah Kategori Desil yang Tidak Bisa Lagi Beli BBM Bersubsidi
Lantas, bagaimana mungkin warga dengan kondisi seperti itu bisa berada di kelompok Desil 10 yang juga mencakup masyarakat dengan tingkat kekayaan sangat tinggi?
Jawabannya ternyata bukan semata-mata soal gaji.
BPS Tidak Menentukan Desil Berdasarkan Besaran Gaji
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa sistem DTSEN tidak menggunakan batas nominal pendapatan atau gaji tertentu untuk menentukan seseorang masuk Desil 1 hingga Desil 10.
Dengan kata lain, tidak ada patokan sederhana seperti “gaji di bawah Rp3 juta pasti Desil 1” atau “gaji di atas nominal tertentu otomatis masuk Desil 10”.
Baca Juga: Inilah Cara Cek Desil Keluarga Kalian, Masuk Kategori Apa?
“Apakah benar gaji Rp3 juta masuk dalam desil 5? Desil tidak ditentukan berdasarkan besaran gaji seseorang dalam kategori sosial ekonomi tertentu,” jelas BPS.
Sistem desil menggunakan metode pemeringkatan relatif.
Seluruh rumah tangga di Indonesia diurutkan berdasarkan skor kondisi sosial ekonominya. Setelah itu, populasi tersebut dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang relatif sama.
Setiap desil mewakili sekitar 10 persen populasi rumah tangga.
Karena menggunakan sistem ranking, posisi seseorang sangat bergantung pada kondisi relatif rumah tangga tersebut dibandingkan rumah tangga lainnya.
Bukan Cuma Gaji, Puluhan Indikator Ikut Dihitung
Salah satu alasan warga bisa mendapatkan status Desil 10 meski merasa berpenghasilan biasa adalah karena penilaian DTSEN tidak hanya melihat pendapatan bulanan.
BPS menyebut pengelompokan menggunakan puluhan variabel sosial ekonomi keluarga.
Beberapa indikator yang diperhitungkan antara lain:
-
Kondisi rumah: jenis atap, lantai, dinding, luas bangunan per kapita, sanitasi, serta sumber air minum.
-
Konsumsi energi: termasuk daya listrik PLN yang terpasang.
-
Kepemilikan aset: kendaraan bermotor dan aset tertentu yang tercatat atas nama anggota keluarga.
-
Profil keluarga: tingkat pendidikan, status pekerjaan, hingga kepemilikan usaha.
Artinya, seseorang dengan penghasilan Rp3 juta tidak otomatis berada di kelompok ekonomi terbawah jika indikator lain dalam rumah tangganya menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar populasi.
Sebaliknya, penghasilan yang lebih tinggi juga tidak serta-merta menjadi satu-satunya penentu seseorang masuk kelompok atas.
Baca Juga: Sekolah Rakyat untuk Keluarga Tingkat Desil 1 dan 2
Satu KK Bisa Membuat Posisi Desil Berubah
Hal lain yang sering luput adalah unit analisis DTSEN yang menggunakan rumah tangga atau Kartu Keluarga (KK), bukan sekadar individu.
Misalnya, seorang anggota keluarga memiliki gaji Rp3 juta per bulan. Namun, dalam KK yang sama terdapat anggota keluarga lain yang bekerja, memiliki kendaraan aktif, menjalankan usaha, atau tercatat memiliki aset.
Berbagai kondisi tersebut dapat memengaruhi skor keseluruhan rumah tangga.
Karena itu, melihat hanya dari gaji satu orang tidak cukup untuk menjelaskan mengapa sebuah keluarga bisa berada di Desil 10.
Desil 10 Bukan Berarti Semua Orang Kaya Raya
Istilah Desil 10 juga kerap menimbulkan salah persepsi.
Desil 10 memang merupakan 10 persen kelompok rumah tangga dengan peringkat sosial ekonomi tertinggi dalam pemeringkatan DTSEN. Namun, bukan berarti seluruh keluarga di dalamnya memiliki tingkat kekayaan yang sama.
Rentang kondisi ekonomi di dalam Desil 10 sangat lebar.
Pada bagian paling atas terdapat kelompok masyarakat dengan kekayaan sangat besar. Namun, di batas bawah Desil 10 terdapat keluarga kelas menengah atau pekerja dengan pendapatan yang jauh lebih terbatas.
Mereka bisa berada di Desil 10 karena akumulasi berbagai indikator membuat skor sosial ekonominya lebih tinggi dibandingkan sekitar 90 persen rumah tangga lainnya.
BPS Cilegon sebelumnya juga menjelaskan bahwa kontras kondisi ekonomi di dalam Desil 10 justru menggambarkan lebarnya ketimpangan ekonomi.
Dengan demikian, masuk Desil 10 tidak berarti seseorang otomatis setara secara kekayaan dengan konglomerat.
Bagaimana Jika Data Desil Tidak Sesuai Kondisi Nyata?
Masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya tetap memiliki jalur untuk mengajukan perbaikan data.
Terlebih jika terdapat data aset atau kendaraan yang sudah tidak lagi dimiliki, tetapi masih tercatat atas nama yang bersangkutan.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.
1. Ajukan Pemutakhiran melalui Desa atau Kelurahan
Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutakhiran data melalui kantor desa atau kelurahan.
Kondisi rumah tangga kemudian dapat diperiksa dan dibahas melalui mekanisme Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan.
2. Gunakan Fitur Usul Sanggah
Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos Kemensos, khususnya fitur Usul Sanggah, dengan menyertakan keterangan dan bukti pendukung mengenai kondisi ekonomi sebenarnya.
3. Periksa Data Kendaraan
Jika kendaraan sudah dijual tetapi masih tercatat atas nama pemilik lama, masyarakat perlu segera melakukan proses balik nama.
Hal ini penting agar kepemilikan aset yang sudah tidak dikuasai tidak lagi tercermin dalam data kependudukan dan perpajakan kendaraan.
Jadi, Mengapa Gaji Rp3 Juta Bisa Masuk Desil 10?
Kesimpulannya, DTSEN tidak menentukan desil hanya berdasarkan gaji bulanan.
Sistem menghitung kondisi sosial ekonomi rumah tangga berdasarkan berbagai indikator, kemudian menempatkannya dalam pemeringkatan relatif terhadap rumah tangga lainnya di Indonesia.
Karena itu, seseorang dengan penghasilan Rp3 juta tetap bisa masuk Desil 10 apabila akumulasi indikator rumah tangganya menempatkannya di 10 persen kelompok teratas.
Namun, jika hasil tersebut tidak sesuai kondisi faktual, masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa sistem pasti keliru. Data yang menjadi dasar penilaian perlu diperiksa, terutama terkait aset, kendaraan, kondisi rumah, anggota keluarga, dan status pekerjaan.
Desil adalah peringkat relatif, bukan label kekayaan mutlak. Inilah yang membuat keluarga dengan kondisi ekonomi sangat berbeda dapat berada dalam kelompok desil yang sama. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko