PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum juga mereda. Hingga awal Agustus 2026, tercatat 1.027 kejadian karhutla dengan 6.664 hotspot terdeteksi di berbagai wilayah.
Angka tersebut menunjukkan eskalasi karhutla yang cukup tinggi. Pemerintah pun memperkuat penanganan dengan mengerahkan ribuan personel untuk operasi di darat maupun udara. Patroli hingga pemadaman terus dilakukan, terutama di wilayah yang masuk kategori rawan kebakaran.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan penguatan Satgas Darat dan Satgas Udara menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi peningkatan karhutla. Upaya tersebut diperkuat dengan patroli intensif, pemadaman di lokasi kejadian, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla,” kata Agustiar.
Untuk mendukung operasi tersebut, sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur telah dikerahkan di seluruh Kalteng. Mereka terlibat dalam pencegahan, patroli, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.
Baca Juga: Dipantau Presiden, Karhutla di Kalteng masih Meluas
Pemprov Kalteng juga memperkuat sarana dan prasarana serta koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap potensi kebakaran bisa dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum api meluas.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, ancaman karhutla juga masih membayangi Kota Palangka Raya. Pemko Palangka Raya memutuskan memperpanjang status tanggap darurat yang sebelumnya berakhir pada 10 Agustus 2026.
Status tersebut kini diperluas menjadi Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan. Pemberlakuannya dimulai 11 Agustus hingga 8 September 2026.
Dia menekankan, keputusan itu diambil berdasarkan evaluasi kondisi lapangan. Selain karhutla yang masih terjadi, persoalan lain mulai muncul, yakni semakin sulitnya mendapatkan sumber air untuk pemadaman dan pembasahan lahan.
“Status tanggap darurat telah diperpanjang melalui hasil rapat bersama tim gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait. Ada perubahan, kalau sebelumnya tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, sekarang menjadi tanggap darurat karhutla dan kekeringan,” kata Fairid.
Menurut dia, kondisi kekeringan mulai menjadi persoalan serius. Terbatasnya sumber air berpotensi menghambat operasi pemadaman yang hingga kini masih berlangsung.
“Karena air sudah makin susah. Sekarang kita sudah masuk tahap kekeringan. Tantangannya bukan hanya pemadaman api, tetapi juga bagaimana mendapatkan sumber air yang lebih mudah untuk mendukung operasi di lapangan,” ujarnya.
Untuk sementara, Pemko Palangka Raya belum mengambil kebijakan melibatkan ASN dalam operasi pemadaman seperti yang dilakukan sejumlah daerah lain.
“Untuk saat ini belum sampai melibatkan ASN. Karena kita masih banyak dibantu TNI, Polri, relawan, pasukan BNPB, dan instansi terkait lainnya. Tapi setiap hari kita evaluasi. Kalau memang diperlukan ke depan, tentu akan kita pertimbangkan,” katanya.
Ia menambahkan, Penanganan karhutla dan kekeringan di Palangka Raya juga membutuhkan dukungan anggaran. Pemko menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kota Palangka Raya.”Hingga kini, anggaran yang telah digunakan diperkirakan mencapai Rp500 juta.Kalau tidak salah sekitar Rp500 jutaan yang sudah terpakai. Tapi nanti dicek lagi secara rinci dengan dinas teknis,” ujar Fairid.
Sementara itu, Di tingkat provinsi, kebutuhan penanganan karhutla juga terus meningkat. Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib mengatakan, operasional Satgas Darat telah menghabiskan lebih dari Rp1 miliar hingga awal Agustus 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan personel dalam melakukan penanganan karhutla di berbagai wilayah.
Pemprov Kalteng juga memberikan dukungan kepada kabupaten yang mengalami keterbatasan personel maupun anggaran. Di antaranya Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur.
Ahmad mencontohkan penanganan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Saat kejadian awal, daerah tersebut hanya memiliki satu regu pemadam. Padahal, kondisi di lapangan membutuhkan kekuatan jauh lebih besar.
“Di Pulang Pisau pada awal kejadian hanya ada satu regu. Sementara yang beroperasi di lapangan hampir 20 regu. Karena itu provinsi ikut membantu menambah personel,” ungkap Ahmad.
Dengan lebih dari seribu kejadian dan ribuan hotspot, penanganan karhutla Kalteng masih menjadi pekerjaan besar. Terlebih, memasuki fase kekeringan, petugas tidak hanya dituntut memadamkan api, tetapi juga melakukan pembasahan lahan secara maksimal agar api tidak kembali muncul.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah meminta masyarakat tidak lengah. Sebab, ketika lahan mengering dan sumber air semakin terbatas, satu titik api saja dapat berkembang menjadi bencana yang jauh lebih besar."Konkretnya sama-sama satu langkah,yakni jaga lingkungan,”tandasnya.(daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama