SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di Kalteng, dinilai menjadi cerminan belum efektifnya sistem mitigasi yang dibangun pemerintah daerah. Langkah pencegahan dinilai belum mampu mengurangi risiko, sehingga pemerintah masih berkutat pada pola penanganan yang bersifat reaktif.
Hal itu menurut salah seorang pemerhati kebijakan publik Bambang Nugroho, yang menyayangkan situasi semacam itu kembali terulang. Siklus kebakaran besar yang berulang setiap empat hingga lima tahun, seharusnya sudah menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat sebelum musim kemarau tiba.
"Kalau melihat kondisi hari ini, saya kira kita sebenarnya belum siap. Padahal pola karhutla itu sudah bisa diprediksi. Siklus kebakaran besar setiap empat sampai lima tahun seharusnya menjadi pelajaran untuk memperkuat mitigasi sejak jauh hari, bukan baru sibuk ketika api sudah meluas," ujarnya.
Menurut Bambang, meningkatnya jumlah hotspot dan luas lahan terbakar dibandingkan periode yang sama tahun lalu merupakan indikator bahwa strategi mitigasi yang dijalankan pemerintah belum memberikan hasil.
Baca Juga: Menuju Bencana Kabut Asap, Kalteng Status Siaga Darurat Karhutla
"Kalau hotspot meningkat tajam dan luas kebakaran terus bertambah, artinya mitigasi kita belum efektif. Keberhasilan pencegahan itu diukur dari berkurangnya titik api, bukan dari banyaknya personel yang turun setelah kebakaran terjadi," tegasnya.
Menurut Bambang, kelemahan terbesar pemerintah bukan berada pada tahap pemadaman, melainkan pada pembangunan sistem pencegahan yang berkelanjutan. Selama ini lanjutnya, berbagai kegiatan lebih banyak didominasi apel siaga, rapat koordinasi, hingga sosialisasi. Namun, langkah nyata di lapangan untuk mengurangi kerawanan kebakaran dinilai belum menjadi prioritas.
"Selama ini kita masih banyak bergulat pada kegiatan yang bersifat seremonial. Padahal yang dibutuhkan adalah tindakan konkret untuk mengurangi risiko sebelum kebakaran terjadi," imbuhnya.
Salah satunya Bambang menyoroti wilayah Baamang dan Mentawa Baru Ketapang yang hampir setiap tahun menjadi kawasan dengan titik api terbanyak di Kotim. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah sebenarnya sudah mengetahui lokasi rawan, tetapi belum melakukan intervensi yang memadai.
"Kalau setiap tahun wilayah yang terbakar itu-itu saja, berarti pemerintah sudah punya peta kerawanannya. Pertanyaannya, mengapa tidak dibangun embung, sumur bor, atau sumber air permanen di kawasan tersebut? Persoalannya selalu sama, lahannya gambut dan sumber air jauh, tetapi tidak pernah diselesaikan dari hulu," paparnya.
Bambang juga mempertanyakan kesiapan relawan pemadam berbasis desa. Menurutnya, desa-desa yang berada di kawasan rawan seharusnya memiliki tim yang terlatih untuk mendeteksi dan menangani api sejak awal sebelum meluas.
Di sisi lain Bambang mengakui, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sudah menunjukkan perkembangan. Namun, ia mengingatkan bahwa penindakan tidak boleh menjadi fokus utama pemerintah.
"Penegakan hukum penting, tetapi itu langkah terakhir. Tolok ukur keberhasilan penanganan karhutla bukan banyaknya orang yang diproses hukum, melainkan sedikitnya lahan yang terbakar karena pencegahan berjalan efektif," katanya.
Bambang pun mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah paradigma dari sekadar memadamkan api menjadi membangun sistem mitigasi, yang mampu mencegah kebakaran sejak dini.
Dirinya menyarankan pemerintah belajar dari Kabupaten Siak di Riau dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan yang dinilai berhasil menekan risiko karhutla melalui patroli dini, penguatan desa siaga, pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, serta koordinasi lintas sektor yang berjalan sepanjang tahun.
"Kalau strategi yang dipakai sekarang masih sama, jangan heran kalau setiap musim kemarau kita kembali disibukkan dengan persoalan yang sama. Yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat ketika kebakaran terjadi, tetapi keseriusan membangun sistem pencegahan yang bekerja sepanjang tahun. Di situlah ukuran kesiapan pemerintah menghadapi bencana musiman," pungkas Bambang Nugroho.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama