SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memicu kritik terhadap sistem penanggulangan bencana yang diterapkan pemerintah daerah.
Pemerhati Kebijakan Publik Kotim, Bambang Nugroho, menilai tingginya jumlah titik api menunjukkan strategi mitigasi karhutla masih belum efektif dan cenderung berorientasi pada penanganan setelah kebakaran terjadi.
Menurut Bambang, karhutla merupakan bencana musiman yang telah berulang hampir setiap tahun sehingga seharusnya tidak lagi menjadi kejadian yang mengejutkan.
Siklus kebakaran besar yang terjadi setiap empat hingga lima tahun, kata dia, mestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang lebih matang.
"Kalau melihat kondisi hari ini, saya kira kita sebenarnya belum siap. Padahal pola karhutla itu sudah bisa diprediksi. Siklus kebakaran besar setiap empat sampai lima tahun seharusnya menjadi pelajaran untuk memperkuat mitigasi sejak jauh hari, bukan baru sibuk ketika api sudah meluas," ujarnya.
Bambang menilai meningkatnya jumlah hotspot dan luas lahan yang terbakar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi indikator bahwa upaya mitigasi belum memberikan hasil yang optimal.
"Kalau hotspot meningkat tajam dan luas kebakaran terus bertambah, artinya mitigasi kita belum efektif. Keberhasilan pencegahan itu diukur dari berkurangnya titik api, bukan dari banyaknya personel yang turun setelah kebakaran terjadi," tegasnya.
Pencegahan Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah
Menurut Bambang, kelemahan terbesar pemerintah bukan terletak pada proses pemadaman, melainkan pada pembangunan sistem pencegahan yang berkelanjutan.
Ia menilai selama ini berbagai kegiatan lebih banyak diisi dengan apel siaga, rapat koordinasi, dan sosialisasi, sementara langkah konkret untuk mengurangi potensi kebakaran masih minim.
"Selama ini kita masih banyak bergulat pada kegiatan yang bersifat seremonial. Padahal yang dibutuhkan adalah tindakan konkret untuk mengurangi risiko sebelum kebakaran terjadi," katanya.
Ia mencontohkan kawasan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang yang hampir setiap tahun menjadi wilayah dengan jumlah titik api terbanyak. Menurutnya, pemerintah seharusnya telah memiliki peta kerawanan dan mulai membangun infrastruktur pendukung seperti embung, sumur bor, maupun sumber air permanen di kawasan tersebut.
"Kalau setiap tahun wilayah yang terbakar itu-itu saja, berarti pemerintah sudah punya peta kerawanannya. Pertanyaannya, mengapa tidak dibangun embung, sumur bor, atau sumber air permanen di kawasan tersebut? Persoalannya selalu sama, lahannya gambut dan sumber air jauh, tetapi tidak pernah diselesaikan dari hulunya," ujarnya.
Perlu Penguatan Relawan Desa dan Pembasahan Gambut
Selain pembangunan infrastruktur, Bambang juga menilai kesiapan relawan pemadam berbasis desa perlu diperkuat. Menurutnya, desa-desa rawan karhutla harus memiliki tim yang terlatih, dilengkapi peralatan dasar, dan aktif melakukan patroli selama musim kemarau.
"Relawan desa itu bukan sekadar dibentuk di atas kertas. Mereka harus dilatih, dilengkapi peralatan dasar, dan aktif melakukan patroli saat musim kemarau. Kalau respons awal terlambat, api akan cepat membesar, apalagi di lahan gambut," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan hidrologi gambut sebelum musim kemarau tiba. Penutupan kanal-kanal yang mengeringkan lahan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga cadangan air sehingga lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar.
"Karakter gambut itu berbeda. Kalau sudah kehilangan air, sedikit percikan saja bisa memicu kebakaran dan apinya merambat di bawah permukaan tanah sehingga sangat sulit dipadamkan. Karena itu, sebelum kemarau datang, kanal-kanal harus ditutup agar gambut tetap basah," jelasnya.
Minta Pemkab Evaluasi Strategi Penanganan
Meski mengapresiasi penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, Bambang mengingatkan bahwa penindakan bukan ukuran utama keberhasilan penanganan karhutla.
"Penegakan hukum penting, tetapi itu langkah terakhir. Tolok ukur keberhasilan penanganan karhutla bukan banyaknya orang yang diproses hukum, melainkan sedikitnya lahan yang terbakar karena pencegahan berjalan efektif," tegasnya.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan karhutla dengan mengubah paradigma dari penanganan reaktif menjadi sistem mitigasi yang berjalan sepanjang tahun.
Bambang juga menyarankan pemerintah belajar dari Kabupaten Siak di Provinsi Riau dan Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan yang dinilai berhasil menekan risiko karhutla melalui patroli dini, penguatan desa siaga, pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, serta koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan.
"Kalau strategi yang dipakai sekarang masih sama, jangan heran kalau setiap musim kemarau kita kembali disibukkan dengan persoalan yang sama. Yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat ketika kebakaran terjadi, tetapi keseriusan membangun sistem pencegahan yang bekerja sepanjang tahun. Di situlah ukuran kesiapan pemerintah menghadapi bencana musiman," pungkasnya. (ang)
Editor : Slamet Harmoko