SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat mulai memunculkan persoalan baru di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Tidak hanya berjibaku memadamkan api, pemerintah kini dihadapkan pada dilema penyediaan air untuk pemadaman maupun kebutuhan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengungkapkan sejak awal Juli dampak musim kemarau sudah mulai terasa. Jika kondisi terus memburuk, pemerintah bisa menghadapi pilihan sulit antara menggunakan cadangan air untuk memadamkan kebakaran atau mendistribusikannya sebagai air bersih bagi warga.
"Posisi di awal ini bulan Juli sudah terasa sekali. Nantinya akan ada pilihan, air bersih apa air pemadaman," ujar Multazam, Sabtu (25/7/2026).
Ia berharap kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan sehingga BPBD masih memiliki kemampuan membagi sumber daya untuk operasi pemadaman sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
"Mudah-mudahan karhutla terkendali, sehingga kami bisa bagi kekuatan untuk distribusi air bersih," katanya.
Menurut Multazam, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, terutama di desa-desa yang berada di sekitar kawasan perizinan perusahaan.
Baca Juga: Petaka Berdarah Jumat Siang di Palangka Raya! Niat Menyalip Berujung Nyawa Melayang di Kolong Truk
Ia berharap perusahaan dapat membantu desa-desa sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam penyediaan sumber air bersih.
"Semoga desa yang berada di sekitar lokasi perizinan dapat membantu desa-desa sekitar untuk kebutuhan air bersih. Ini salah satu cara saja," ucapnya.
Multazam mencontohkan Desa Bagendang Tengah yang telah memiliki sumur bor dalam dari program CSR pihak ketiga.
Berdasarkan laporan dalam rapat kesiapsiagaan bencana karhutla dan kekeringan pada Mei hingga Juni 2026, fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, tanda-tanda krisis air bersih mulai bermunculan. BPBD telah menerima laporan dari warga Desa Tanah Putih yang menyebutkan salah satu dukuh di desa tersebut mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Kondisi itu, kata Multazam, berpotensi semakin berat apabila kemarau berlangsung lebih lama.
Baca Juga: Karhutla Makin Merajalela, Lima Hektare Lahan di Ujung Pandaran Jadi Arang
"Sekarang mungkin masih bisa menggunakan air isi ulang. Tapi pada kelompok masyarakat tertentu," ujarnya.
Ia menilai masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling rentan apabila pasokan air bersih mulai terbatas. Risiko itu juga lebih besar bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
Selain ketersediaan, Multazam juga mengingatkan kualitas air minum harus tetap menjadi perhatian.
"Air isi ulang juga harus dipastikan diproduksi sesuai kriteria dan ketentuan," tegasnya.
Situasi tersebut terjadi di tengah meningkatnya ancaman karhutla di Kotim. Berdasarkan rekapitulasi BPBD hingga 24 Juli 2026, jumlah hotspot telah mencapai 559 titik, melampaui total sepanjang tahun 2025 yang tercatat 453 titik.
Dari total tersebut, telah terjadi 93 kejadian karhutla dengan 106 kali penanganan, sementara luas lahan yang berhasil dipetakan terbakar mencapai sekitar 192,00030 hektare.
Wilayah tengah menjadi kawasan dengan dampak terluas, yakni sekitar 110,17130 hektare atau 57,38 persen dari total lahan yang terbakar. Disusul wilayah selatan seluas 80,37900 hektare atau 41,86 persen, sedangkan wilayah utara mencatat 1,45000 hektare atau 0,76 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla kini tidak hanya berdampak pada kerusakan lahan dan kabut asap, tetapi juga mulai mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Jika kemarau terus berlanjut dan kebakaran tidak segera terkendali, tekanan terhadap sumber daya air diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa pekan ke depan. (oes)
Editor : Slamet Harmoko