Persaingan menuju kursi Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) menghangat. Empat kandidat membedah persoalan kampus dihadapan civitas akademika. Mulai dari minimnya fasilitas, rendahnya angka kelulusan tepat waktu, minimnya jumlah doktor, hingga belum adanya program studi unggul di sejumlah fakultas.
-----------------------------
Panggung adu gagasan itu terlihat dalam Sosialisasi Visi dan Misi Calon Rektor UPR yang digelar di Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (FPKP), Senin (22/6). Selain memaparkan program kerja, para kandidat juga menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang masih membelit kampus terbesar di Kalimantan Tengah (Kalteng) itu.
Salah satu calon rektor, Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D. menyebut FPKP sebagai fakultas yang memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
Ia menilai, kenyamanan lingkungan belajar menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Di tahun pertama, prioritas kami adalah memastikan ketersediaan listrik, internet atau Wi-Fi, ruang kelas yang nyaman, ruang dosen, serta meja kerja dosen. Itu menjadi persoalan paling mendasar agar mahasiswa dan sivitas akademika betah berada di kampus," ujarnya.
Baca Juga: Empat Kandidat Adu Gagasan Rebut Kursi UPR-1
Bhayu menegaskan, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi UPR untuk bersaing dengan perguruan tinggi lain di tingkat nasional.
Dirinya juga menyoroti kondisi Laboratorium Teknologi Hasil Hutan yang hingga kini belum sepenuhnya pulih setelah mengalami kebakaran. Sehingga revitalisasi laboratorium harus menjadi agenda prioritas karena menyangkut kualitas proses akademik mahasiswa maupun dosen.
Di bidang akademik, Bhayu membeberkan fakta yang cukup mengusik. Dari delapan program studi di bawah FPKP, belum satu pun menyandang status program studi unggul. Padahal, dari sisi kualitas sumber daya manusia, fakultas tersebut dinilai memiliki modal yang cukup baik.
Ia menilai, hambatan utama masih berada pada penguatan sarana-prasarana, tata kelola, serta kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi syarat penilaian akreditasi unggul.
Bhayu juga menyoroti rendahnya angka kelulusan tepat waktu mahasiswa. Berdasarkan data yang dimilikinya, tingkat kelulusan tepat waktu baru mencapai 20,84 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target yang diharapkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi.
Rendahnya angka tersebut dinilai menjadi indikator bahwa masih ada berbagai persoalan yang harus dibenahi dalam proses akademik.
Dibeberkannya pula, jumlah mahasiswa baru di FPKP juga menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius di tengah persaingan antarperguruan tinggi yang semakin ketat.
Mengatasi persoalan itu, Bhayu pun menawarkan strategi promosi yang lebih agresif melalui media sosial serta pengembangan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Agar mampu menarik masyarakat yang telah memiliki pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal.
Menurutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru memiliki masa depan cerah, karena sejalan dengan agenda strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Ini harus menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa sehingga lulusan memiliki peluang kerja yang jelas," tegas Bhayu.
kandidat lainnya, Prof. Dr. Liswara Neneng, menyoroti persoalan sumber daya manusia yang dinilainya menjadi salah satu tantangan terbesar UPR saat ini. Diungkapkannya, jumlah dosen bergelar doktor di UPR masih jauh dari ideal. Saat ini, dosen bergelar doktor baru mencapai sekitar 24 persen dari total tenaga pengajar yang ada.
Angka tersebut dinilai belum mampu menopang ambisi UPR untuk menjadi perguruan tinggi unggul dan berdaya saing nasional. "Jumlah doktor di UPR baru sekitar 24 persen. Padahal idealnya bisa mencapai 40 persen. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita jawab bersama," tegasnya.
Apabila dipercaya memimpin UPR, Liswara berkomitmen mempercepat peningkatan jumlah doktor melalui berbagai program dukungan pendidikan lanjut. Ia menegaskan, kampus harus hadir memberikan dukungan nyata bagi dosen yang ingin melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Tidak cukup hanya memberikan izin belajar, tetapi juga perlu dukungan anggaran dan pendampingan yang berkelanjutan.
"Maka itu kami komitmen meningkatkan jumlah doktor. Ada alokasi dana untuk membantu studi lanjut jenjang S-3," katanya.
Liswara juga menargetkan lahirnya lebih banyak guru besar di lingkungan UPR. Ia berjanji memperkuat sistem pendampingan, mulai dari penyusunan proposal penelitian hingga publikasi karya ilmiah di jurnal bereputasi.
Menurutnya, banyak dosen memiliki potensi akademik yang besar, namun masih memerlukan pendampingan agar mampu menembus publikasi ilmiah berkualitas dan memenuhi syarat menjadi profesor.
"Kita akan dorong publikasi karya ilmiah untuk guru besar. Akan ada klinik pendampingan proposal hingga publikasi karya ilmiah dosen. Jadi benar-benar didampingi," imbuhnya.
Liswara juga berjanji meningkatkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat budaya akademik sekaligus meningkatkan kontribusi kampus terhadap pembangunan daerah.
Dirinya juga menilai FPKP memiliki kekuatan besar, karena banyak dosennya merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri yang memiliki kapasitas akademik mumpuni.
"Di Fakultas Pertanian ini banyak dosen lulusan luar negeri. Ke depan karier mereka harus terus kita dorong dan kembangkan," tandasnya.(daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama