SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak serius terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Akibat lonjakan harga yang memicu kenaikan biaya material dan jasa konstruksi, sejumlah kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sejak awal tahun kini masih dalam tahap evaluasi dan bahkan berpotensi ditunda.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, mengakui kenaikan BBM membuat perhitungan anggaran yang telah disusun sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan.
“Yang pasti kendalanya kenaikan BBM kemarin. Kenaikan BBM itu praktis mengubah harga semuanya. Apa yang sudah kami siapkan di awal tahun itu praktis berubah semua, akhirnya tertunda,” kata Mentana usai rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan review menyeluruh terhadap berbagai program yang telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Evaluasi dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang akan dilelang masih layak secara teknis maupun finansial.
Meski demikian, Mentana memastikan beberapa kegiatan strategis mulai bergerak pada Juni ini. Sejumlah paket pekerjaan sedang dipersiapkan untuk proses lelang, sementara proyek yang telah berjalan antara lain pembangunan Jembatan Mulyono dan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Kegiatan strategis kabupaten akan ada yang dilelang dalam bulan Juni ini,” ujarnya.
Namun, di tengah upaya percepatan tersebut, PUPR tidak menutup kemungkinan ada proyek yang akhirnya harus ditunda apabila hasil evaluasi menunjukkan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara optimal akibat kenaikan biaya.
“Harapan kita bisa melaksanakan semua sesuai DPA. Tetapi kita masih me-review, yang mana yang bisa dikerjakan, yang mana yang tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.
Mentana menjelaskan, pemerintah tidak ingin memaksakan pembangunan apabila anggaran yang tersedia tidak lagi mampu menghasilkan pekerjaan yang fungsional.
Ia mencontohkan proyek gedung yang awalnya dirancang dengan biaya Rp500 juta bisa saja membutuhkan anggaran hingga Rp1 miliar setelah terjadi kenaikan harga material.
“Nah, itu lebih baik kita pending daripada nanti masyarakat bertanya kenapa gedungnya tidak jadi. Kalau dipaksakan setengah jadi, justru tidak fungsional,” katanya.
Karena itu, pihaknya bersama Bappeda dan instansi terkait masih melakukan kajian terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan tahun ini.
Hasil review tersebut nantinya akan menentukan proyek mana yang tetap dilaksanakan dan mana yang harus ditunda ke tahun berikutnya.
Apabila ada kegiatan yang dipending, pembahasannya akan kembali dilakukan bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada penyusunan anggaran tahun mendatang.
“Kalau memang tidak memungkinkan diselesaikan, ya kita pending dulu. Nanti dibahas lagi tahun depan bersama Dewan dan TAPD,” ujarnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Mentana menegaskan pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan waktu yang tersisa agar sebanyak mungkin program pembangunan dapat direalisasikan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kita optimalkan waktu yang ada. Yang penting semua aspek teknis, desain, dan perhitungan harganya sudah benar sebelum kegiatan dilaksanakan,” pungkasnya.(ang)
Editor : Slamet Harmoko