SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Kalimantan Tengah.
Namun, ironi justru terjadi di lapangan. Di tengah melimpahnya bahan baku, harga minyak goreng bersubsidi Minyakita masih tergolong tinggi dan bahkan menjadi salah satu penyumbang inflasi di daerah.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Kabupaten Kotim turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG dan pabrik pengolahan minyak goreng PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di kawasan Bagendang, Jumat (12/6/2026). Sidak dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Polres Kotim, Kejaksaan, Bulog, dan instansi terkait.
Menurut Irawati, pemerintah ingin memastikan apakah tingginya harga dipicu oleh keterbatasan stok atau persoalan lain di lapangan. Hasilnya, pasokan minyak goreng dipastikan masih aman.
"Kalau stok dikatakan aman memang aman. Tetapi Kotim ini merupakan kabupaten penghasil sawit terbesar, kebun sawitnya sangat banyak, namun minyak goreng justru menjadi penyumbang inflasi. Setelah kami turun langsung, ternyata yang perlu dibenahi adalah pola distribusinya," kata Irawati.
Ia menjelaskan, sidak diawali dengan meninjau dua pangkalan LPG. Dari hasil pemeriksaan, harga jual LPG 3 kilogram masih sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp22 ribu per tabung. Namun, pemerintah menemukan persoalan pada penjualan di tingkat pengecer yang belum memiliki pengaturan harga.
"Yang menjadi catatan adalah penjualan ke pengecer. Di pangkalan sudah sesuai aturan, tetapi ketika sampai ke pengecer tidak ada regulasi yang mengatur batas harga tertinggi maupun terendah. Ini yang perlu kita rapatkan dan carikan solusi," ujarnya.
Rombongan kemudian melanjutkan sidak ke PT Sukajadi Sawit Mekar untuk melihat langsung proses produksi dan distribusi Minyakita. Dari hasil peninjauan, pemerintah menilai tingginya harga bukan disebabkan kelangkaan barang, melainkan jalur distribusi yang dinilai kurang efisien.
Irawati mengatakan distribusi minyak goreng seharusnya dapat dipersingkat agar harga yang diterima masyarakat tetap terkendali. Salah satu temuan di lapangan ialah berkurangnya pasokan Minyakita yang diterima mitra Bulog.
"Jangan sampai terlalu banyak tempat singgahnya. Kalau memang dari produsen bisa langsung ke Bulog dan kemudian ke mitra yang sudah terdaftar, tentu lebih baik. Dari hasil pengecekan tadi, ada mitra Bulog yang sebelumnya menerima 50 dus setiap pengiriman, sekarang hanya sekitar 20 dus. Kondisi ini yang menyebabkan pasokan di tingkat pedagang berkurang sehingga harga naik," jelasnya.
Ia menegaskan, keluhan masyarakat selama ini lebih banyak berkaitan dengan mahalnya harga, bukan sulitnya memperoleh Minyakita.
"Bukan langka, stok aman. Yang menjadi laporan masyarakat adalah harga yang tinggi. Karena harga tinggi, daya beli masyarakat menurun dan akhirnya berdampak terhadap inflasi," tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini mencapai 4,18 persen dan termasuk salah satu yang tertinggi di Kalimantan Tengah. Komoditas seperti minyak goreng, LPG, listrik, dan bahan bakar masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.
"Kapuas bahkan berada di atas kita. Kalimantan Tengah sendiri termasuk daerah dengan inflasi tinggi secara nasional. Karena itu kami diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya," ujar Irawati.
Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi kebutuhan pokok. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan LPG maupun Minyakita agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sebagai tindak lanjut hasil sidak, Pemkab Kotim akan menggelar rapat evaluasi bersama Bulog dan instansi terkait untuk membahas perbaikan pola distribusi Minyakita.
Pemerintah berharap pasokan ke pedagang dapat kembali normal sehingga harga di tingkat konsumen menjadi lebih stabil.(oes)
Editor : Slamet Harmoko