SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit hanya lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih jadi perbincangan hangat di kalangan petani sawit lokal atau mandiri.
Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat pengepul hingga pabrik, membuat mereka terpaksa harus merubah pola perawatan kebun petani. Sejumlah petani mengaku terpaksa mengurangi pemupukan hingga 50 perse,n untuk menekan biaya operasional setelah harga TBS sawit merosot tajam.
Zainudin salah satu petani di Kotim, mengaku penurunan harga TBS mulai dirasakannya sehari setelah pidato Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan tata kelola ekspor komoditas strategis. Menurutnya, harga sawit yang sebelumnya mencapai Rp3.200 per kilogram, kini hanya diterima sekitar Rp1.400 per kilogram di tingkat petani.
“Sehari setelah ada pidato presiden, langsung turun harga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, harga sekitar Rp2.200 per kilogram yang beredar merupakan harga di tingkat pabrik. Sementara di tingkat pengepul, petani masih harus menanggung selisih hingga sekitar Rp800 per kilogram. “Itu harga di pabrik. Kalau di pengepul selisihnya bisa Rp800 per kilogram,” ujarnya.
Baca Juga: Ekspor CPO Dimonopoli, Petani Sawit Lokal di Kalteng Resah
Zainudin menilai, kondisi tersebut membuat margin keuntungan petani semakin menipis. Biaya panen disebutnya mencapai sekitar Rp400 ribu per ton, ditambah ongkos angkut menuju pengepul sekitar Rp200 ribu per ton.
“Belum lagi biaya pemupukan yang terus meningkat. Untuk sekali pemupukan setiap tiga bulan menggunakan pupuk tunggal seperti urea, RP dan KCl, petani harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 juta per hektare. Pupuk justru makin mahal. Kalau dibilang untung, sebenarnya tidak juga, cuma tidak rugi saja,” bebernya.
Menurutnya, harga TBS sawit di bawah Rp2.000 per kilogram, sebenarnya sudah membuat hasil usaha kebun sangat minim, mengingat tingginya biaya perawatan. “Perawatan kebun itu mahal, kecuali memang tidak dirawat. Kalau harga buah begini, sementara mengurangi pupuk sampai 50 persen dulu,” tambah Zainudin.
Namun keputusan itu bukan tanpa risiko. Zainudin mengakui pengurangan pemupukan akan berdampak langsung pada hasil produksi kebunnya di masa mendatang. “Kalau pemupukan dikurangi, pasti produksi menurun,” tukasnya.
Hal serupa diungkapkan petani sawit lainnya, Pahmi. Ia menyebut anjloknya harga sawit mulai mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga petani, terutama bagi dirinya yang memiliki tanggungan cicilan maupun biaya pendidikan anak.
“Sangat berpengaruh, terutama untuk kami yang punya angsuran dan anak kuliah,” ungkapnya.
Menurut Pahmi, sektor sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi mereka dan sebagian masyarakat di daerah ini. Karena itu, penurunan harga TBS, berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perputaran ekonomi daerah.
Terkait penyebab penurunan harga, para petani mengaku mendapat informasi dari pengepul bahwa pabrik melakukan penyesuaian harga akibat perubahan regulasi ekspor. “Kalau kata pengepul, pabrik memang menurunkan harga karena ada perubahan regulasi,” sebut Pahmi.
Meski mengetahui adanya kebijakan ekspor satu pintu, dirinya sebagai petani mandiri mengaku tidak mempermasalahkan mekanisme tersebut selama harga sawit tetap stabil.
“Sebenarnya kami tidak masalah mau satu pintu atau tidak, asalkan harga tetap stabil dan normal,” tegasnya.
Petani lanjut Fahmi, kini khawatir kondisi harga rendah berlangsung dalam waktu lama. Jika harga terus turun hingga menyentuh Rp1.000 per kilogram, sebagian mengaku kemungkinan akan berhenti merawat kebun, karena tidak lagi menutupi biaya operasional.
“Sepertinya akan berhenti merawat kebun karena sudah tidak masuk hitungan kalau harga segitu,” tegasnya.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga TBS sawit, agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak. “Kami minta kembalikan harga normal seperti sebelumnya, di angka Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilogram,” tutupnya.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama