SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Susilo, menyoroti maraknya dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU yang dinilai merugikan pelaku usaha di daerah tersebut.
Menurut Susilo, antrean panjang BBM yang terjadi belakangan ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan menjalankan aktivitas usaha karena harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
“Saya melihat kasihan pelaku usaha menjerit. Mereka harus antre lama hanya untuk mendapatkan BBM,” katanya, Jumat (8/5).
Ia mengaku telah berkeliling selama hampir dua pekan ke sejumlah wilayah di Kota Sampit dan sekitarnya untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
Dari hasil pantauan tersebut, ia menemukan indikasi praktik pelangsiran masih marak terjadi.
“Saya melihat fenomena yang sangat unik. Ini pembiaran atau memang sengaja dilakukan?,” ungkapnya.
Susilo meminta aparat penegak hukum, pihak Pertamina, serta pengelola SPBU lebih tegas dalam mengawasi distribusi BBM agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu.
Ia menilai, jika pengawasan dilakukan dengan serius, antrean panjang di SPBU dapat ditekan.
“Kalau ada ketegasan dari SPBU dan Pertamina, saya yakin antrean panjang tidak akan terjadi,” tegasnya.
Bahkan, ia mengaku sempat melakukan pengecekan langsung dengan menyamar dan menemukan dugaan praktik pelangsiran masih bisa dilakukan dengan mudah.
Selain itu, Susilo juga menyoroti adanya kendaraan tidak layak jalan maupun berpelat mati yang diduga tetap dapat mengisi BBM di SPBU.
"Hasil pantauan kemarin, saya masih menemukan mobil pelat mati dan kendaraan tidak bisa jalan masih bisa antre BBM. Ini sebenarnya pembiaran atau bagaimana?,” ucapnya.
Ia menegaskan, mayoritas masyarakat Kotim sebenarnya tetap tertib dan tidak panik. Namun kondisi di lapangan dinilai dimanfaatkan oleh oknum pelangsir untuk mencari keuntungan pribadi.
Akibat kondisi tersebut, kata dia, dampaknya mulai dirasakan pelaku usaha karena biaya distribusi dan kebutuhan pokok, mulai dari bahan pangan, sembako hingga bahan bangunan ikut meningkat.
Susilo pun mendorong adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan DPRD, pengelola SPBU, sopir angkutan, pelaku usaha, dan instansi terkait untuk mencari solusi bersama.
Selain itu, Kadin juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPRD, dan pelaku usaha untuk mengawasi distribusi BBM secara langsung.
“Ayo bentuk satgas yang benar-benar bekerja. Kalau semua terlibat, saya yakin keadaan bisa terkendali,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi menjaga stabilitas distribusi BBM dan tidak saling menyalahkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Ini harus menjadi momentum kebersamaan, bagaimana bersama-sama menjaga perekonomian di Kotim,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko