SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Jembatan ‘Patah’ di Jalan Kapten Mulyono Sampit, yang telah berdiri sebelum tahun 2000, masih menjadi persoalan serius yang belum bisa diatasi dengan pembangunan ulang atau rekontruksi.
Selama bertahun-tahun infrastruktur penting ini, hanya mendapatkan pemeliharaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotawaringin Timur (Kotim). Padahal sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di atasnya, bahkan sampai hilangnya nyawa pengendara sepeda motor, Minggu (26/4) dini hari.
Bupati Kotim Halikinnor menyebutkan, keterbatasan anggaran sebagai kendala utama, sehingga penanganan jembatan yang sering dilalui berbagai jenis kendaraan itu masih bersifat pemeliharaan.
Diketahui, jembatan tersebut menghubungkan jalur alternatif Jalan Kapten Mulyono menuju Jalan Lingkar Selatan (Jalan Moh. Hatta) Sampit, dekat kawasan Bundaran KB (arah Jalan HM Arsyad). Merupakan jalur yang juga terhubung ke arah Pelabuhan Bagendang.
Baca Juga: Truk Over Tonase dan Pencuri Diduga Jadi Biang Kerok Kerusakan Jembatan Patah Kapten Mulyono
Menurut Halikinnor, Pemkab Kotim sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jembatan tersebut. Namun rencana itu tidak dapat direalisasikan setelah terjadi pencoretan anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak pada sektor infrastruktur.
“Itu kan sudah kita anggarkan, cuma kemarin dicoret pusat, imbas kebijakan jalan mantap. Infrastruktur seperti jembatan dan jalan ikut terdampak,” ungkapnya, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kotim, Senin (27/4).
Bahkan lanjut Halikinnor, persoalan tersebut telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalteng kepada sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu dirinya telah meminta agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak mengabaikan kebutuhan riil daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Kita yang lebih tahu kebutuhan di daerah. Jangan sampai anggaran yang sudah disusun justru dipangkas di sektor infrastruktur,” tegas Halikinnor.
Dirinya pun menyoroti perbedaan kebutuhan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Menurutnya, kondisi infrastruktur di Kalimantan, termasuk di Kotim, masih memerlukan perhatian besar dan pembiayaan yang tidak kecil.
“Jawa dengan Kalimantan beda kebutuhannya. Di sana mungkin sudah bagus, sementara kita di dalam kota saja masih banyak yang perlu dibangun, dan itu memerlukan biaya besar,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Kotim hanya dapat melakukan pemeliharaan agar Jembatan Patah tetap fungsional, meski solusi itu diakuinya belum menyentuh akar persoalan, yakni kerusakan yang terus berulang.
“Ya, sementara kita pelihara dulu. Nanti kalau anggarannya sudah memungkinkan, kita akan bangun baru,” pungkas Halikinnor.
Sementara itu, anggota DPRD Kotim, Sihol Parningotan Lumban Gaol, mendesak langkah yang lebih tegas dan terukur dari pemerintah daerah. Ia menilai, kondisi jembatan yang telah berlangsung bertahun-tahun dengan penanganan tambal sulam, seharusnya sudah menjadi prioritas penanganan permanen.
“Kalau tahun ini belum bisa direhabilitasi secara permanen, sebaiknya jembatan tersebut ditutup untuk angkutan truk,” sarannya.
Menurut Lumban Gaol, tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jembatan ‘Patah’. Tanpa pembatasan yang jelas, perbaikan yang dilakukan dikhawatirkan akan kembali sia-sia.
“Jangan sampai terus berulang seperti sebelumnya, hanya perbaikan ringan. Padahal yang melintas kebanyakan kendaraan berat, ini yang mempercepat kerusakan,” imbuhnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia mengusulkan pemasangan portal besi di akses jembatan untuk membatasi kendaraan berat. Dengan demikian, jembatan hanya difungsikan bagi kendaraan ringan seperti mobil kecil dan sepeda motor.
“Langkah itu penting untuk menekan risiko kerusakan lebih lanjut, sekaligus mengurangi potensi kecelakaan yang kembali menelan korban jiwa. Kami meminta instansi terkait segera merespons kondisi ini dengan langkah konkret.Kami berharap pemerintah daerah cepat tanggap dan segera melakukan perbaikan permanen agar keselamatan masyarakat terjamin,” pungkas Sihol Parningotan Lumban Gaol. (ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama