SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan bantuan sosial (bansos) tahap II tahun 2026 segera disalurkan kepada lebih dari 28 ribu warga di daerah tersebut. Saat ini, proses penyaluran tinggal menunggu jadwal distribusi dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Sosial Kotim, Hawianan, menyebutkan jumlah penerima bansos di Kotim mencapai puluhan ribu keluarga. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat sebanyak 11.006 keluarga penerima manfaat, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyasar 17.752 keluarga.
“Totalnya lebih dari 28 ribu keluarga penerima. Data ini merupakan hasil sinkronisasi terbaru dari pemerintah pusat,” katanya, Selasa (14/4).
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan penerima bantuan. Seluruh data bersumber dari sistem nasional yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Perubahan data itu sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau ada penambahan atau pengurangan penerima, itu langsung dari sana karena datanya dinamis,” jelasnya.
Menurut Hawianan, penerima bansos merupakan masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan miskin, yakni pada desil 1 hingga 4. Selain itu, terdapat pembatasan bagi profesi tertentu agar tidak masuk dalam daftar penerima.
“Yang bisa menerima itu masyarakat di desil 1 sampai 4, dan tidak termasuk ASN, TNI, Polri maupun pegawai BUMN dan BUMD,” tegasnya.
Terkait jadwal penyaluran, bansos tahap II diperkirakan mulai cair pada Mei hingga Juni 2026. Proses distribusi akan dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan dan kantor pos.
“Kalau lewat bank, penerima menggunakan kartu KKS bisa mengambil di ATM atau agen. Kalau lewat kantor pos, nanti ada jadwal dari pihak pos yang disampaikan ke desa atau kelurahan,” terangnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif memantau status penerima bantuan serta segera melapor jika menemukan kendala dalam proses penyaluran.
“Kalau ada masalah atau ingin mengecek, bisa langsung ke Dinsos, Mal Pelayanan Publik, atau melalui aplikasi Cek Bansos,” tutupnya. (ktr-2/sla)
Editor : Slamet Harmoko