SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Sengketa lahan di kawasan jalur irigasi Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng berujung laporan polisi.
Hendrik melalui tim kuasa hukumnya melaporkan sejumlah pihak ke Polres Kotim atas dugaan perusakan tanaman dan penyerobotan lahan miliknya setelah upaya mediasi sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan.
Laporan tersebut berkaitan dengan lahan kebun milik Hendrik yang berada di sekitar jalur irigasi Danau Lentang Sekunder 11. Lahan itu sebelumnya menjadi objek klaim dari kelompok mengatasnamakan dari warga Desa Sungai Paring.
Kuasa hukum Hendrik dari Kantor Hukum Christian Renata Kesuma & Associate, Mettha Audina, menjelaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh setelah upaya mediasi antara para pihak tidak menemukan titik temu dan berakhir deadlock.
“Upaya penyelesaian secara musyawarah sebelumnya sudah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Karena itu klien kami memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan lahannya,” ujar Mettha Audina.
Menurutnya, laporan yang disampaikan ke Polres Kotim tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan, tetapi juga dugaan tindak pidana yang terjadi di lapangan, seperti perusakan tanam tumbuh milik kliennya serta dugaan pendudukan dan penguasaan lahan tanpa hak.
“Dalam laporan tersebut kami menguraikan adanya dugaan perusakan tanaman milik klien kami serta penguasaan lahan tanpa hak oleh sejumlah pihak,” jelasnya.
Mettha juga menyoroti adanya dugaan tindakan menjual atau mengalihkan lahan yang diduga bukan merupakan hak pihak yang mengklaimnya, sehingga berpotensi merugikan pemilik lahan yang sebenarnya.
Diketahui, polemik ini bermula pada Januari lalu ketika pihak PT Borneo Sawit Perdana (BSP) melakukan penggarapan dan pembersihan tanam tumbuh di lahan yang diklaim sebagai milik John Hendrik.
Situasi di lapangan sempat memanas hingga terjadi bentrok fisik saat muncul kelompok lain yang mengaku sebagai pemilik lahan dan menyatakan telah menjual lahan tersebut kepada perusahaan.
Sementara itu, pihak PT BSP berkilah bahwa penggarapan lahan dilakukan karena perusahaan telah melakukan proses pelepasan hak atas lahan tersebut.
Namun pelepasan hak itu disebut tidak dilakukan kepada John Hendrik, sehingga memunculkan konflik klaim kepemilikan.
Mettha Audina menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam proses pengalihan atau transaksi lahan di kawasan tersebut.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi praktik mafia pertanahan dalam polemik penggarapan lahan di jalur irigasi Danau Lentang.
“Dari informasi yang kami peroleh, ada indikasi kelompok dan nama yang sama menjual lahan milik warga kepada pihak perusahaan. Ini tentu perlu didalami oleh aparat penegak hukum untuk mengurai persoalan ini secara terang benderang,” katanya.
Menurutnya, tidak hanya Hendrik yang merasa dirugikan. Beberapa warga lain juga disebut mengalami persoalan serupa dan tengah menyiapkan laporan ke Polres Kotim.
Dengan begitu persoalan ini disinyalir banyak korban dari praktik kelompok yang dilaporkan tersebut.
“Beberapa warga lainnya juga berencana melaporkan kasus yang sama karena diduga kelompok dan nama yang sama menjual lahan mereka kepada perusahaan,” tambahnya.
Pihaknya berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional oleh kepolisian agar persoalan sengketa lahan di kawasan jalur irigasi Danau Lentang dapat terungkap secara terang serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan.(*)
Editor : Slamet Harmoko