SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mematangkan pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan menggelar rapat besar bersama seluruh perangkat daerah Se Kalteng. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan rampung paling lambat 5 hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Rapat sosialisasi implementasi pelaksanaan KHBS yang digelar Pemprov Kalteng, yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng. Rapat juga diikuti secara virtual oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dari aula rumah jabatan bupati, Rabu (25 /2).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kotim Halikinnor, Wakil Bupati Irawati, Pj Sekda Umar Kaderi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga pihak Perum Bulog Kotim.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan, program KHBS merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu. Berdasrkan data sementara, sebanyak lebih dari 205 ribu kepala keluarga (KK) telah terdata sebagai calon penerima manfaat.
Dirinya menekankan pentingnya sinkronisasi data agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kita berharap nantinya yang sudah menerima bantuan Presiden, maka penerima bantuan dari Kartu Huma Betang adalah orang yang berbeda dan tentuya harus tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ini perlu keselarasan dan pemahaman yang sama semua pihak,” ujar Agustiar Sabran.
Menurutnya, rapat sosialisasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah hingga tingkat desa bertujuan menyamakan persepsi agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia juga memastikan penyaluran bantaun akan mulai direalisasikan menjelang lebaran.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan turut mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk mencegah potensi konflik sosial. Hal ini menyusul munculnya berbagai keluhan di media sosial terkait bantuan tersebut.
“Tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan, baik dari Presiden maupun Gubernur, karena ada prioritas bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, ” tegasnya.
Kapolda juga mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga situasi tetap kondusif.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur. Ia menyebut masih banyak masyarakat yang salah memahami fungsi Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Dalam satu tahun terakhir, isu terkait kartu ini cukup banyak berkembang di media sosial, terutama anggapan bahwa pemegang kartu otomatis menerima bantuan. Padahal masih ada proses verifikasi. Ini yang harus disosialisasikan sampai ke t ingkat RT dan RW,” paparnya.
Bupati Kotim Halikinnor, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan provinsi kepada masyarakat di daerahnya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotim, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden dan Gubernur Kalteng atas program ini,” ungkapnya.
Halikinnor menyebutkan, bantuan pangan dari pemerintah pusat maupun program Huma Betang dari Pemprov sangat membantu masyarakat Kotim, terlebih daerah tersebut tercatat sebagai penerima bantuan terbanyak di Kalimantan Tengah.
“Program pangan maupun Huma Betang ini sangat membantu masyarakat Kotim. Kami melihat data bantuan presiden maupun bantuan provinsi, jumlahanya paling banyak untuk Kotim. Alhamdulillah, ini sangat berarti bagi masyarakat kami,” imbuhnya.
Halikinnor memastikan seluruh jajaran pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.
Wakil Bupati Kotim Irawati membeberkan, terdapat dua skema bantuan yang akan diterima masyarakat, yakni bantuan presiden berupa bantuan pangan dan Bantuan Sosial Huma Betang dari Pemprov Kalteng.
Berdasarkan data, sebanyak 37.754 warga Kotim tercatat sebagai penerima bantuan pangan (PBP) Presiden, sedangkan penerima program Huma Betang mencapai 33.116 orang.
“Kita sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari presiden maupun dari Gubernur Kalteng. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalteng, wajar jika penerima bantuan di Kotim juga lebih banyak,” ungkap Irawati.
Ia menjelaskan, bantuan Presiden berupa bantuan pangan akan tetap diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan. Sedangkan bantuan Huma Betang merupakan program terpisah, sehingga dilakukan penyesuaian data untuk menghindari tumpang tindih.
Program Huma Betang sendiri mencakup bantuan tunai sebesar Rp250 ribu per penerima, serta bantuan pangan berupa paket sembako senilai Rp150 ribu, yang terdiri dari beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula putih 1 kg melalui Perum Bulog.
“Kalau dari Huma Betang memang ada beras dan sembako. Berasnya 5 kilo per bulan, jadi kalau dua bulan dapat 10 kilo. Selain itu tetap mendapat uang Rp250 ribu,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan sistem validasi data melalui laman humabetang.id, sehingga masyarakat dapat mengecek status penerima menggunakan data KTP dan KartuKeluarga.
Strategi penyaluran bantuan juga disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Untuk wilayah dekat akan menggunkan layanan reguler melalui kantor cabang, sedangkan daerah terpencil akan dilayani melalui mobil kas, kerja sama dengan pemerintah desa, hingga sistem jemput bola. (yn/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama