SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Pemerintah dan pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) sebelumnya telah memastikan distribusi LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berjalan normal, setelah sempat tersendat.
Namun keluhan warga yang memerlukan gas tersebut untuk memutar roda ekonominya, masih terjadi, Selasa (24/2). Pantauan Radar Sampit, di sejumlah pangkalan elpiji subsidi di Sampit, gas bersubsidi tersebut datang hanya sebentar dan langsung habis. Sementara di tingkat pengecer, LPG 3 kg justru mudah ditemukan, namun dengan harga yang masih mahal melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salah keluhan diutarakan Rahmat Hidayat, salah satu warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ia mengaku mendatangi pangkalan setelah mendapat informasi bahwa LPG 3 kg sudah tersedia, namun stok sudah kosong saat tiba di lokasi.
“Katanya gas sudah ada hari ini (red: kemarin), tapi pas didatangi ke pangkalan sudah habis. Anehnya, di eceran malah terlihat banyak tabung gas 3 kilogram, tapi harganya sampai Rp35 ribu bahkan Rp40 ribu lebih per tabung,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di beberapa kalangan warga. Mereka mempertanyakan bagaimana gas LPG subsidi bisa cepat habis di pangkalan resmi, namun justru menumpuk di tingkat pengecer dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebelumnya, dinas terkait pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengisian LPG di SPBE Jalan HM Arsyad Km 10 Sampit. Hasilnya, distribusi LPG 3 kg disebut sudah kembali normal setelah sempat terganggu akibat kerusakan kompresor, dan dua nozel masih disegel Polda Kalteng.
Akibat kelangkaan di pangkalan, warga tidak memiliki banyak pilihan selain membeli di pengecer dengan harga tinggi. Kondisi ini paling dirasakan oleh warga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG subsidi.
“Kalau memang distribusi normal, seharusnya gas tidak cepat habis di pangkalan dan harganya tidak semahal ini di warung eceran,” ujar Budianto, seorang warga lainnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kotim Susilo menyoroti ketersediaan LPG 3 Kg yang masih dikeluhkan warga. Ia menyatakan, Ramadan bukan peristiwa mendadak. Lonjakan konsumsi, menurutnya, merupakan pola tahunan yang bisa diprediksi jauh hari oleh pihak penyalur.
“Tersendatnya distribusi gas melon tidak hanya berkaitan persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya manajemen rantai pasok dan pengawasan di daerah ini. Ramadan itu rutin setiap tahun. Kalau setiap momentum besar selalu muncul alasan teknis, berarti ada yang salah dalam sistem perencanaan dan mitigasinya,” ujar Susilo.
Ia menekankan LPG 3 kilogram adalah urat nadi ekonomi pelaku UMKM. Mulai dari warung makan, pedagang kaki lima, usaha rumahan hingga katering kecil. Ketika harga di masyarakat sampai melonjak hingga Rp40 ribu bahkan Rp50 ribu per tabung, pelaku usaha kecil menjadi pihak pertama yang terdampak.
“Kalau biaya energi naik hampir dua kali lipat, margin usaha tergerus. Jangan heran kalau harga makanan ikut naik. Ini bukan sekadar soal gas, ini soal stabilitas ekonomi rakyat kecil,” bebernya.
Susilo pun meminta PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sistem distribusi dan manajemen risiko. Menurutnya, distribusi energi strategis tidak boleh bergantung pada satu fasilitas tanpa sistem cadangan yang kuat.
“Kalau satu kompresor rusak lalu distribusi lumpuh, itu menunjukkan sistemnya rapuh. Perusahaan sebesar Pertamina seharusnya punya standar operasional yang jauh lebih siap,” kritiknya.
Susilo juga menyoroti lemahnya pengawasan harga di tingkat bawah. Meski Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan Rp22 ribu, fakta di lapangan menunjukkan lonjakan drastis.
“Kalau harga bisa tembus Rp50 ribu, berarti ada celah dalam pengawasan. Dunia usaha butuh kepastian, bukan situasi liar seperti ini,” cetusnya.
Senada, Anggota DPRD Kotim Dadang Siswanto, juga melontarkan sorotannya. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi Pertamina untuk berlindung di balik alasan teknis ketika distribusi gas subsidi tersendat dan harga melonjak.
“Pertamina itu pemegang mandat negara. Rantai pasok dari depot sampai pangkalan adalah tanggung jawab penuh mereka. Jangan setiap ada masalah, masyarakat disuguhi alasan,” sebutnya.
Menurutnya, gangguan fasilitas, kendala teknis, atau lonjakan permintaan tidak bisa dijadikan pembenaran jika berdampak pada kelangkaan, dan kenaikan harga hingga dua kali lipat HET di pengecer.
“Kalau satu titik bermasalah lalu gas hilang dari pasaran, itu menunjukkan manajemen distribusi rapuh. Seharusnya ada sistem cadangan dan mitigasi risiko, bukan reaktif setelah masalah terjadi,” bebernya.
Dadang juga menyoroti, adanya harga LPG subsidi yang dijual sampai tembus Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per tabung. Padahal, gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.
“Ini gas subsidi, bukan barang mewah. Ketika harganya liar, yang paling terpukul rakyat kecil. Kalau distribusi tidak terkendali, artinya pengawasan dan kontrol internal juga lemah,” pungkasnya.
Dadang menegaskan, DPRD tidak ingin sekadar mendengar klarifikasi normatif bahwa stok aman. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian fakta di lapangan.“Rakyat butuh gas tersedia dan harga sesuai HET,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur Robby menjelaskan, kompresor memiliki peran vital dalam menyuplai tekanan ke seluruh unit pengisian. Saat terjadi kerusakan, seluruh proses pengisian otpmatis terganggu.
“Kita dapat trouble di mesin, tepatnya di kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menyuplai semua unit pengisian, jadi ketika kompresor bermasalah, otomatis proses pengisian ikut terdampak,” papar pengelola satu-satunya SPBE di Kotim itu.
Robby mengatakan, begitu terjadi kerusakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi agar pasokan LPG ke masyarakat tetap terjaga. Salah satu langkah yang diambil adalah pengalihan sebagian alokasi pengisian ke SPBE lain di luar daerah.
Menurutnya, Pertamina langsung membantu dengan mengalihkan sebagian distribusi ke SPBE di Pangkalan Bun dan Tangkiling- Palangka Raya, agar kebutuhan LPG di Kotim tetap dapat terpenuhi meskipun terjadi gangguan di fasilitas utama.
“Dari pihak Pertamina sudah melakukan alokasi bantuan ke SPBE di Pangkalan Bun sebagian, dan sebagian lagi ke daerah Tangkiling- Palangka Raya. Ini untuk memastikan distribusi tetap berjalan ,” paparnya.
Selain itu, pihak SPBE juga segera melakukan pengadaan kompresor baru untuk menggantikan unit yang rusak. Namun, karena kompresor tersebut merupakan unit besar dan didatangkan dari luar daerah, proses pengiriman memerlukan waktu hingga akhirnya tiba pada akhir pekan lalu.
“Kami dari SPBE langsung melakukan pengadaan unit baru. Kebetulan unitnya didatangkan dari luar daerah, dan baru tiba hari Minggu. Kemarin sudah dipastikan aman, dan hari ini sudah bisa dioperasikan secara normal,” terang Robby.(oes/ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama