SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Pemerintah dan pihak terkait memastikan distribusi LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan normal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan cerita berbeda.
Di sejumlah pangkalan elpiji subsidi di Sampit, gas bersubsidi tersebut datang hanya sebentar dan langsung habis. Sementara di tingkat pengecer, LPG 3 kg justru mudah ditemukan dengan harga yang masih mahal.
Keluhan warga kembali mencuat pada Selasa (24/2/2026) Salah satunya disampaikan Rahmat Hidayat, warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ia mengaku mendatangi pangkalan setelah mendapat informasi bahwa LPG 3 kg sudah tersedia, namun stok sudah kosong saat tiba di lokasi.
“Katanya gas sudah ada hari ini, tapi pas didatangi ke pangkalan sudah habis. Anehnya, di eceran malah terlihat banyak tabung gas 3 kilo, tapi harganya sampai Rp35 ribu bahkan Rp40 ribu lebih per tabung,” keluh Rahmat.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Mereka mempertanyakan bagaimana gas LPG subsidi bisa cepat habis di pangkalan resmi, namun justru menumpuk di tingkat pengecer dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebelumnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengisian LPG. Hasilnya, distribusi LPG 3 kg disebut sudah kembali normal setelah sempat terganggu akibat kerusakan kompresor dan penyegelan salah satu fasilitas di SPBE PT Naga Jaya Makmur.
Namun, realitas di tingkat konsumen menunjukkan stok yang masuk ke pangkalan tidak bertahan lama. Dalam hitungan jam, LPG 3 kg sudah ludes dibeli warga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan memasak menjelang Ramadan.
Akibat kelangkaan di pangkalan, warga tidak memiliki banyak pilihan selain membeli di pengecer dengan harga tinggi. Kondisi ini paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG subsidi.
Masyarakat berharap pengawasan distribusi LPG 3 kg diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak bocor ke pengecer.
Warga juga meminta transparansi terkait jumlah pasokan yang masuk ke pangkalan serta jadwal distribusi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kalau memang distribusi normal, seharusnya gas tidak cepat habis di pangkalan dan harganya tidak semahal ini di eceran,” ujar Budianto, seorang warga lainnya.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya memastikan distribusi di atas kertas berjalan lancar, tetapi juga memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. (oes)
Editor : Slamet Harmoko