SAMPIT, radarsampit.jawapos.com — Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meningkat pada 2025, meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim mencatat kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin, dipicu pengangguran dan rendahnya partisipasi angkatan kerja.
Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, mengatakan pengangguran berpengaruh langsung terhadap kemiskinan karena berkaitan dengan ketidakstabilan pendapatan.
“Ketika masyarakat tidak bekerja atau pendapatannya tidak stabil, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kotim naik dari 26,69 ribu jiwa pada 2024 menjadi 27,70 ribu jiwa pada 2025. Persentase kemiskinan turut meningkat dari 5,66 persen menjadi 5,83 persen.
Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya garis kemiskinan dari Rp572.827 per kapita per bulan pada 2024 menjadi Rp596.118 per kapita per bulan pada 2025, atau naik 4,07 persen. Menurut Eddy, kenaikan garis kemiskinan mencerminkan meningkatnya biaya hidup, sementara tidak semua kelompok masyarakat mengalami kenaikan pendapatan.
“Artinya, rata-rata pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar naik, tetapi pendapatan sebagian warga tidak ikut meningkat, sehingga jumlah penduduk miskin bertambah,” jelasnya.
BPS juga mencatat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 0,96 menjadi 1,00, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,24 menjadi 0,27. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan di kelompok miskin makin lebar.
Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kotim dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada 2021 sebesar 5,15 persen, turun menjadi 4,56 persen pada 2025. Namun, angka tersebut dinilai belum mampu menekan laju kemiskinan.
Pada 2025, TPT laki-laki tercatat 4,23 persen dan perempuan 5,33 persen. Tingginya pengangguran perempuan disebut berkaitan dengan belum meratanya akses kerja, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membuka lapangan pekerjaan yang inklusif.
Masalah ketenagakerjaan juga tercermin dari rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang hanya 64,06 persen pada 2025, terendah di Provinsi Kalimantan Tengah dan di bawah rata-rata provinsi. Angka ini menunjukkan masih banyak penduduk usia produktif yang belum terserap dalam aktivitas ekonomi.
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah, TPT tertinggi pada 2025 tercatat di Kota Palangka Raya sebesar 5,23 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Pulang Pisau sebesar 2,23 persen. Kotim berada di kisaran menengah dengan 4,56 persen.
Namun dari sisi kemiskinan, persentase 5,83 persen di Kotim tergolong relatif tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi.
Sementara itu, indikator ketimpangan pengeluaran menunjukkan perbaikan. Gini Ratio Kotim turun dari 0,304 pada 2024 menjadi 0,268 pada 2025, yang masuk kategori ketimpangan rendah. Meski demikian, Eddy menegaskan penurunan ketimpangan tidak otomatis menurunkan kemiskinan.
“Distribusi pengeluaran yang lebih merata tidak menjamin kesejahteraan meningkat jika secara umum pendapatan masyarakat masih rendah,” katanya.
BPS menilai peningkatan kemiskinan di tengah penurunan pengangguran dan ketimpangan menjadi sinyal pertumbuhan ekonomi daerah belum inklusif. Aktivitas ekonomi dinilai belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja produktif dengan pendapatan layak.
Selain itu, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri turut mempersempit peluang kerja. Kondisi ini dinilai memerlukan kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
“Jika tidak ditangani secara sistematis, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Kotim,” pungkas Eddy. (hgn/yit)
Editor : Heru Prayitno