SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan penanganan stunting dan kemiskinan menjadi perhatian serius dalam arah kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2027.
Kedua isu tersebut dinilai harus ditangani secara terarah melalui penguatan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) 2027, Kamis (12/2/2026).
Ia menyebut, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang disampaikan merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan peninjauan lapangan.
“Penanganan stunting dan kemiskinan harus menjadi prioritas. Perlu alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan layanan kesehatan dasar agar upaya penurunannya efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, Pokir DPRD memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga menjadi bagian sah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Selain stunting dan kemiskinan, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, infrastruktur pertanian dan perkebunan, jalan lingkungan, serta sektor perikanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Optimalisasi sektor unggulan daerah, pengembangan pariwisata, koperasi dan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan IPTEKKOM, peningkatan kualitas lingkungan hidup, hingga mitigasi bencana juga menjadi bagian dari arah pembangunan ke depan.
“Kami berharap seluruh Pokir yang telah dirumuskan dapat diintegrasikan dalam sistem e-planning atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara tepat waktu, sehingga program pembangunan 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan mampu menekan angka stunting serta kemiskinan di Kotim.” tutup Akhyannoor. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko