SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, menyoroti mencuatnya persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, baru-baru tadi.
Menurutnya, persoalan distribusi pupuk tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden sporadis di satu wilayah tertentu. Jika keluhan terus berulang dari tahun ke tahun, maka hal itu menunjukkan adanya masalah sistemik yang belum ditangani secara serius.
“Kegaduhan ini bukan hal baru. Artinya, dari dulu sampai sekarang pengawasan distribusi pupuk bersubsidi kita masih lemah dan memang bermasalah,” ujarnya, Kamis (29/1).
Rimbun pun menekankan pentingnya transparansi penuh dalam distribusi pupuk bersubsidi. Ia meminta pemerintah daerah diminta membuka secara rinci data wilayah penerima, besaran kuota, jadwal penyaluran, hingga kios penyalur yang ditunjuk, agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi prosesnya.
“Semua harus terbuka. Daerah mana saja yang dapat pupuk, berapa kuotanya, disalurkan lewat kios siapa, dan kapan disalurkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Selain itu, Rimbun mengingatkan agar tidak terjadi monopoli distribusi pupuk oleh kelompok atau pihak tertentu di wilayah Kotim. Menurutnya, dominasi satu kelompok dalam rantai distribusi berpotensi membuka ruang permainan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai distribusi pupuk ini dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Kalau hanya segelintir pihak yang mengendalikan, potensi penyimpangannya sangat besar dan petani yang jadi korban,” paparnya.
Rimbun pun mengungkapkan, indikasi permainan dalam distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya terjadi di Kecamatan Teluk Sampit. Menurutnya, dari pengaduan yang masuk ke DPRD Kotim, dugaan penyimpangan juga muncul di Baamang, Ketapang, Cempaga Hulu, Cempaga, Kota Besi, hingga wilayah pelosok.
“Pengaduan yang kami terima itu menyebar. Artinya persoalan ini bukan kasus tunggal, tapi sudah merata di beberapa wilayah Kotim dan ada pemain di sini,” imbuhnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Tanpa pengawasan ketat dan sistem distribusi yang adil, tujuan pupuk bersubsidi sebagai penopang ketahanan pangan justru akan melenceng.
Rimbun menegaskan DPRD Kotim siap mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi, termasuk audit, penertiban kios penyalur, serta peninjauan ulang pola penunjukan distributor.
“Pupuk bersubsidi ini uang negara. Tidak boleh dimonopoli, tidak boleh disalahgunakan. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” pungkasnya.(ang/gus)
“
Editor : Agus Jaka Purnama