SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Masalah distribusi pupuk bersubsidi kembali memantik bara. Kali ini, giliran petani Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang meluapkan kemarahan. Pupuk subsidi yang tercatat sebagai hak mereka, disebut tak pernah diterima secara utuh.
Keluhan itu bukan cerita baru. Para petani mengaku berulang kali mendatangi kios pupuk resmi. Namun jawaban yang diterima nyaris seragam: stok habis, kuota kurang, hingga sistem aplikasi bermasalah.
Ironisnya, alasan tersebut terus berulang dari tahun ke tahun, sementara nama mereka tetap tercantum sebagai penerima dalam data kelompok tani.
Kepala Desa Lampuyang Muksin menyebut puncak kekecewaan petani terjadi pada Senin (26/1). Ia menegaskan, pupuk bersubsidi sejatinya masuk ke wilayah Kecamatan Teluk Sampit. Namun, pola distribusinya dinilai janggal dan jauh dari kata transparan.
“Pupuk itu datang. Tapi cepat sekali habis. Petani datang pagi, siang sudah dibilang habis. Datang siang, malam katanya sudah tidak ada. Kejadian seperti ini terus berulang,” kata Muksin, Rabu (28/1/2026 ).
Distribusi pupuk bersubsidi di Teluk Sampit melayani empat desa dengan luasan lahan pertanian mencapai belasan ribu hektare. Dengan cakupan sebesar itu, kelangkaan pupuk justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan petani.
Dalam satu musim tanam, petani mengaku hanya menerima lima hingga enam sak pupuk. Jumlah tersebut dinilai jauh dari kebutuhan ideal yang bisa mencapai sekitar satu ton per hektare. Padahal, dalam setahun, musim tanam dan panen bisa berlangsung hingga tiga kali.
Tak berhenti di situ, dugaan penyimpangan pun mencuat. Pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian pangan diduga dialihkan ke sektor perkebunan kelapa sawit. Aktivitas pengangkutan pupuk pada malam hari makin menguatkan kecurigaan warga.
“Ini pupuk subsidi untuk pangan, bukan sawit. Tapi kenyataannya banyak yang lari ke sana. Wajar kalau petani marah,” tegas Muksin.
Menurut pemerintah desa, persoalan ini telah berlangsung sejak 2020 tanpa penyelesaian berarti. Upaya meminta data penyaluran ke pengelola kios pupuk pun kerap menemui jalan buntu. Bahkan, kartu tani yang mestinya menjadi instrumen kontrol distribusi disebut tak sepenuhnya diberikan kepada petani.
Akibatnya, banyak petani dianggap tidak aktif dalam sistem, sehingga kehilangan hak untuk menebus pupuk bersubsidi.
Kondisi tersebut menyoroti lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga tujuan utama program subsidi sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
Petani bersama pemerintah desa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap distribusi pupuk, keterbukaan data penyaluran, serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bermain. Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta segera turun tangan sebelum kegaduhan serupa terus berulang dan petani kecil kembali menjadi korban. (oes)
Editor : Slamet Harmoko