Radar Utama Kalteng Metropolis Hukrim Nasional Olahraga Featured Hiburan Serba Serbi Opini Oto Tekno

Mengenang Perlawanan Rakyat Kumai 14 Januari 1946

Syamsudin Danuri • Selasa, 13 Januari 2026 | 07:00 WIB
Peserta Napak Tilas Perlawanan Rakyat Kumai 14 Januari 1946, saat long march dari  dari Istana Kuning di Pangkalan Bun, menuju lapangan Senggora Kumai.
Peserta Napak Tilas Perlawanan Rakyat Kumai 14 Januari 1946, saat long march dari dari Istana Kuning di Pangkalan Bun, menuju lapangan Senggora Kumai.

 

Ratusan Orang Berjalan Kaki selama 3,5 Jam

Masyarakat Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memiliki kenangan sejarah perjuangan sejak tahun 1946, yang selalu diperingati setiap 14 Januari. Kisah itu pun terus dihidupkan, dengan Napak Tilas agar nilai-nilainya bisa diwariskan dari generasi ke generasi.

-------------------------------------

Perlawanan Rakyat Kumai 14 Januari 1946 bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan pesan moral perjuangan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Borneo dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta. Pesan itu menegaskan bahwa Swapraja Kotawaringin, khususnya Distrik Kumai, tetap teguh melawan NICA dan KNIL di kawasan Pantai Selatan Borneo (Zuidkust Borneo).

Menurut Bupati Kobar Hj Nurhidayah, narasi sejarah tersebut disusun berdasarkan berbagai sumber arsip, mulai dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Dinas Sejarah TNI AD dan TNI AL, arsip Kementerian Dalam Negeri RI, arsip KNID/DPR, arsip Kerajaan Belanda di Leiden Universiteit, hingga catatan Istana Kuning dan pemerintahan Swapraja Kotawaringin yang kini tersimpan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Napak tilas perjuangan itu diwujudkan dengan long march dari Istana Kuning di Pangkalan Bun menuju lapangan Senggora Kumai. Lama waktu tempuh selama kurang lebih 3,5 jam.

Dinaungi langit sore di Pangkalan Bun  yang beranjak teduh, sekitar 250 orang peserta napak tilas berkumpul di halaman Istana Kuning Kesultanan Kutaringin, Senin (12/1) sore, sejak pukul 15.00 WIB,

Para pelajar, perwakilan instansi, hingga unsur organisasi kemasyarakatan memadati istana bersejarah itu, seolah mengulang kembali denyut perjuangan yang pernah bergetar kuat delapan dekade silam.

Long march napak tilas ini dilepas langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah. Sebelumnya diawali dengan doa bersama dan ritual adat tampung tawar, sebagai simbol permohonan keselamatan sekaligus penghormatan terhadap para pejuang masa lalu.

Saat memberikan sambutan, Nurhidayah mengajak peserta memahami kembali konteks sejarah besar yang melatarbelakangi Perlawanan Rakyat Kumai.

Ia mengisahkan, pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pemerintahan dan pegawai Swapraja Kotawaringin hingga ke berbagai distrik—Kumai, Kotawaringin Lama, Jelai Sukamara, Nanga Bulik, dan wilayah lainnya—secara tegas menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan pada 17 Oktober 1945 oleh Pangeran Ratu Alamsyah selaku Sultan Kotawaringin.

Kemudian pada 27 Desember 1945, Sultan Kotawaringin P.R. Alamsyah bersama masyarakat Pangkalan Bun, Kumai, dan seluruh wilayah Swapraja Kotawaringin kembali menegaskan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Momentum bersejarah itu ditandai dengan pengibaran resmi Bendera Merah Putih di Istana Kuning, sebagai simbol kedaulatan dan penolakan terhadap kembalinya kekuasaan kolonial.

Sikap pro-Republik ini rupanya tercium oleh pihak NICA Belanda. Ditambah lagi, Kotawaringin memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur Borneo, Pangeran Mohammad Noor. Sekitar 18 hari kemudian, NICA yang diboncengi Tentara Kerajaan Belanda (KNIL) mengirimkan kapal patroli melalui jalur laut menuju Distrik Kumai.

Namun rakyat Kumai tidak tinggal diam. Para pejabat lokal, pemuda, dan masyarakat telah mengetahui rencana kedatangan pasukan NICA–KNIL tersebut. Ketika pasukan kolonial itu tiba pada 14 Januari 1946, rakyat Kumai telah bersiap melakukan perlawanan heroik sebagai wujud penolakan terhadap upaya Belanda untuk kembali berkuasa.

Makna heroik perlawanan ini pun berdampak luas. Selain memengaruhi dinamika politik menjelang Perjanjian Linggarjati 1946 di mana Belanda berupaya membentuk negara-negara bagian boneka, perlawanan Kumai juga menjadi penegasan kepada dunia internasional bahwa wilayah dermaga dan pelabuhan Kumai–Kotawaringin merupakan sentra perjuangan maritim Republik Indonesia.

Secara hukum internasional, kawasan ini menjadi basis strategis distribusi logistik dan pergerakan perjuangan dari Jawa, Borneo, hingga Sulawesi.

Sementara itu saat long march, dDari Istana Kuning, peserta bergerak menyusuri Jalan Pangeran Diponegoro, berlanjut ke Jalan Iskandar, menuju kawasan Lanud Iskandar. Menjelang waktu magrib, rombongan diperkirakan tiba di Lanud Iskandar.

Peserta yang beragama Islam melaksanakan salat berjamaah di masjid setempat, sebelum kembali melanjutkan perjalanan malam hingga finis di Lapangan Sepak Bola Senggora, Kumai. Jarak dan waktu tempuh yang panjang menjadi simbol keteguhan langkah, sebagaimana perjuangan rakyat Kumai pada masa revolusi fisik.

Ketua Panitia Peringatan Pertempuran 14 Januari 1946, Chaidir, menjelaskan bahwa napak tilas ini baru dilaksanakan untuk kedua kalinya. “Sebelumnya rute napak tilas dilakukan dari pesisir menuju Kumai. Setelah dikaji kembali dan disepakati sesuai dengan catatan sejarah, rute dari Istana Kuning menuju Kumai dinilai paling representatif,” pungkasnya. (*/gus)

 

Editor : Agus Jaka Purnama
#1946 #14 januari #bupati kobar hj nurhidayah #Istana Kuning #Pangkalan Bun #Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) #Kecamatan Kumai